14Munir yang Menagih Janji Presiden RI

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – 14Munir (baca Ia Munir) sudah terbaring dalam pusara selama 14 tahun. Aktivis HAM bernama lengkap Munir Said Thalib itu dimatikan dengan racun arsenik 14 tahun lalu tepat di tanggal 7 September 2004 dalam penerbangan ke Amsterdam.

Sekedar kilas balik, tiga jam setelah pesawat GA-974 take off dari Singapura, Munir diserang sakit yang memaksanya bolak halik ke toilet pesawat.

Namun, dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia di pesawat yang cikal bakalnya kerap dihubungkan dengan Aceh.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial itu memang dekat dengan Aceh. Tahun 2000 ketika Aceh berada dalam kepungan konflik RI dan GAM, Munir super aktif mengadvokasi Aceh, baik dari sisi pelanggaran HAM maupun dari sisi resolusi konflik.

Munir memang dipaksa tutup usia pada umur 38 tahun, tapi teriakannya agar para pihak mengakhiri solusi militer atas Aceh terwujud juga paska gempa yang menimbulkan tsunami, bencana yang terjadi empat bulan usai suami Suciwati itu direngut nyawanya oleh orang atau pihak yang kemungkinan tersebut dalam dokumen Tim Pencari Fakta, yang kini belum juga dibuka untuk publik.

Bagaimana kisah kematian Munir, seperti apakah sosok penerima “The Right Livelihood Award” itu, mengapa kematian Munir malah terus menghidupkan gerakan melawan lupa, menangih janji, seberapa penting gerakan Munir bagi penegakan HAM di Indonesia, apa janji Jokowi untuk kasus Munir, dan bagaimana pula kisah Munir dengan Aceh.

Media aceHTrend akan menurunkan beberapa laporan dengan tema 14Munir (baca: Ia Munir) yang Menagih Janji Presiden RI.

Kami mengundang penulis yang memiliki kenangan dengan Munir SH menulis kenangannya saat bersama Munir, atau menulis opini lainnya terkait Munir dan HAM, atau Munir dan Aceh ataupun Munir dan Janji Penguasa.

Bagi yang memiliki dokumen tentang Munir, seperti foto bersama atau sesuatu yang bersifat kenangan dengan Munir untuk bersedia berbagi kisah.

Semua ini kami lakukan sebagai wujud dukungan aceHTrend terhadap penuntasan kasus HAM di masa lalu oleh penguasa sehingga tidak menjadi komoditas politik lima tahunan.

Bagi kami, orang yang bersalah sudah semestinya dihukum, atau diungkap kebenarannya, lalu dihasilkan kebijakan, misal pelarangan pelaku pelanggaran HAM yang sudah memiliki kepastian hukum menjadi kepala daerah, wakil rakyat atau presiden atau wakil presiden.

Siapapun pemimpin di republik ini berkewajiban menunaikannya. Jika tidak, apalagi membiarkan masa lalu menjadi alat politik penghadangan, maka kejahatan berpindah menjadi milik penguasa yang tidak mampu menunaikan kewajibannya memberi kepastian hukum. []