Mata Munir Menatap Aceh Menurut KontraS Aceh

almarhum Munir

Pengantar: Tanpa Munir Said Thalib, Aceh bisa jadi tidak cukup kuat untuk menemukan tikungan untuk melaju di jalan damai yang abadi. Jikapun ada Jeda Kemanusiaan (2000) yang diikuti COHA (2003), itu tidak cukup untuk mengakhiri solusi militeristik dari pemerintah yang kala itu lebih terlihat sebagai “petugas” pihak militer dalam menentukan nasib Aceh.

Memperingati kematian Munir yang sudah 14 tahun, aceHTrend menurunkan berbagai laporan terkait Munir sebagai bagian dari usaha mendorong Pemerintah RI tidak mempetieskan kasus pembunuhan aktivis yang menaruh perhatian dan kepedulian terhadap Aceh. Berikut wawancara aceHTrend dengan Hendra Saputra, Koordinator KontraS di Aceh.

“Munir sangat dekat dengan Aceh pada saat Aceh dulu berkonflik, salah satu bukti kedekatan Munir dengan Aceh bisa dilihat di meuseum Omah Munir yang terdapat corner khusus yang bercerita tentang Aceh,” kata Hendra Saputra, Senin (27/8/2018).

Hendra Saputra, Koordinator KontraS di Aceh

Semasa Munir masih hidup, apa saja yang menjadi sorotannya terhadap problem HAM di Aceh sehingga dia harus diracun?

Ada banyak sorotan Munir terhadap Aceh, termasuk tawaran solusi damai. Namun, sorotan Munir terhadap rencana banduan AS, dan penerapan darurat militer, termasuk perpanjangannya berpotensi sangat mungkin membuat ada pihak yang marah terhadap Munir sehingga terjadilah tragedi arsenik di udara yang membuat Munir tutup usia di 7 September 2004 usai Pilpres putaran pertama 2004.

Bisa diceritakan sedikit soal bantuan Amerika yang dikritisi oleh Munir kaitannya dengan Aceh?

Terkait rencana Amerika Serikat untuk beasiswa kontraterorisme regional sebesar empat juta dollar AS dan bantuan untuk pelatihan dan pendidikan militer sebesar 400.000 dollar pada Agustus 2002 dilihat oleh Munir sebagai bagian atau alasan untuk memposisikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai pelaku aksi teroris sehingga tidak ada lagi pintu bagi civil mengangkat masalah HAM.

Kala itu, Munir menyebut ada target politik domestik Pemerintah Indonesia untuk menyusupkan masalah Aceh dalam agenda perang melawan terorisme dan konflik Aceh yang coba diinternasionalisaikan dengan menyebut GAM sebagai teroris. Melawan GAM berarti melawan terorisme, sehingga kontrol terhadap masalah HAM tidak penting lagi.

Ilustrasi Terjun Payung

Bagaimana Munir kala itu melihat Darurar Militer berserta perpanjangannya?

Munir jelas mengkritik kebijakan darurat militer Megawati untuk Aceh yang diumumkan pada 18 Mei 2003. Bagi Munir, penerapan status keadaan darurat militer menunjukkan pemerintah Megawati tidak memiliki keinginan yang serius untuk menyelesaikan persoalan konflik Aceh secara damai.

Di mata Munir, meski Megawati sipil namun kepemimpinannya lebih ditentukan oleh TNI. Megawati dalam bahasa politik terkini ibarat boneka atau presiden petugasnya TNI saat itu sehingga
terjadilah kasus pengerahan pasukan dan peralatan perang TNI ke Aceh jauh sebelum ditandatanganinya keputusan penerapan darurat militer oleh pemerintah.

Oke, bagaimana sikap Munir sediri saat itu terhadap penerapan status darutat militer di Aceh?

Munir jelas-jelas menolak pemberlakuan status darurat militer di Aceh. Pemberlakuan operasi militer di Aceh, menurutnya, tidak lebih hanya akan mengoyak rasa kesatu-bangsaan di antara rakyat Indonesia tapi juga menjadi alat impunity (penggunaan kekerasan tanpa adanya penegakan hukum) bagi
militer.

Penolakan Munir juga melihat jauh ke depan. Munir mengkhawatirkan penggunaan cara-cara militer akan melumpuhkan kemampuan nasional di masa depan untuk menyelesaikan masalah konflik Aceh secara lebih baik. Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan cara-cara militer tersebut tidak lebih hanya akan memupuk amarah rakyat Aceh.

Apakah kala itu Munir memiliki kekuatiran terhadap aktivis di Aceh

Dok acehkita

Jelas, Munir juga menyorot pelanggaran HAM terhadap warga sipil dan pembela
HAM dalam darurat militer. Salah satunya kasus penyanderaan reporter dan kameramen RCTI yang berujung dengan tewasnya salah satu sandera 2003.

Sikap TNI yang tidak segera membebaskan sandera yang disekap GAM dilihat memiliki motif untuk membangun opini bahwa GAM merupakan tukang culik dan main sandera warga sipil. Munir melihat TNI ingin memperoleh legimitasi keberadaan TNI di Aceh dengan kasus yang menimpa jurnalis ini.

Langkah berbeda justru terjadi pada kasus wartawan freelance AS William Nassen ketika berada di sarang GAM. Di mana saat itu pemerintah terlihat cukup akomodatif dan bahkan memberikan keleluasaan kepada atase pertahanan AS untuk terlibat langsung keluar masuk hutan Aceh dalam membebaskan sandera.

Munir juga menyoroti persidangan tiga prajurit TNI yang lepas dari monitoring publik. Sebab, kalau orang diadili tapi tidak ada yang melakukan monitoring,
maka hal itu tidak ada gunanya. Bagi Munir, kemampuan negara mengoreksi dirinya sangat tergantung pada adanya koreksi masyarakat.

Kritik lebih tajam Munir ada pada abainya Tap (Ketetapan) MPR Nomor 6 dan Nomor 7 yang salah satu pasalnya menyebut bahwa kejahatan-kejahatan yang
dilakukan oleh aparatus militer yang sifatnya tindak pidana umum mestinya diadili oleh peradilan umum. Namun sampai sekarang undang-undang-nya belum dirubah sehingga tetap diadili pada peradilan militer.

Apakah Munir kala itu masih menyoroti perpanjangan darurat militer, apa pandangannga?

Munir juga mengkritik pemerintah yang memilih untuk memperpanjang status darurat militer di Aceh untuk tahap enam bulan kedua, di tengah banyak terjadinya pelanggaran HAM pada tahap enam bulan pertama dan adanya solusi alternatif yang lain.

Bagi Munir sikap ini bukti bahwa
pemerintah malas bekerja lebih keras untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara lebih baik. Pemerintah cenderung mengambil jalan pintas dengan menyerahkan masalah Aceh pada militer.

Munir bersama Gus Dur

Mengapa Munir sampai menolaknya, bukankah kala itu banyak juga yang setuju dengan kehadiran militer di Aceh?

Munir melihat jika pendekatan militer terus dilakukan akan membuat masyarakat tergantung kepada TNI. Sebab, masyarakat Aceh dihadapkan langsung dengan GAM, yakni dengan cara pemberlakuan KTP merah putih dan pembentukan milisi untuk membantu TNI. Sehingga masyarakat Aceh takut bila darurat militer dihentikan, maka GAM akan menghantam masyarakat.