ACEHTREND.COM, Bireuen – Delapan imum mukim di tiga kabupaten di Aceh yang bertaut dengan DAS Peusangan, DAS Jambo Aye dan DAS Tamiang, Selasa (28/8/2019) sepakat untuk melakukan pengelolaan kawasan lintasan satwa liar, dengan tujuan utama untuk mereduksi konflik antara manusia dan satwa dilindungi.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil kerja Programme Share Resources Joint Solution (SRJS) kolaborasi antara Forum DAS Krueng Peusangan, WWF Indonesia dan Balai Syura Ureueng Inong Aceh di Lansekap Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang. Kegiatan tersebut digelar di aula STIE Kebangsaan Bireuen.
Kesepakatan adat mukim tersebut mengatur larangan dan sanksi yang mengikat semua pihak, termasuk perusahaan yang beraktivitas di dalam mukim tersebut. Misalnya, tidak boleh menebang pohon, membakar hutan, membuka lahan, mencemari sungai, memburu satwa, dan tidak membuka usaha ekonomi di daerah lintasan satwa.
Dalam rilisnya kepada aceHTrend, Koordinator Forum DAS Peusangan, Suhaimi Hamid, mengatakan, kesepakatan adat ini telah disusun dalam rangkaian diskusi panjang yang melibatkan mukim dan masyarakat termasuk para ahli hukum selama satu tahun.
“Para mukim juga menerapkan sanksi bagi siapapun yang melanggar dalam bentuk denda uang 1-5 juta menurut keputusan pengadilan mukim. Ada juga yang mewajibkan menanam pohon bagi yang menebang pohon di kawasan tersebut. Ada juga sanksi harus membuat kenduri adat jika pelanggaran besar seperti pembunuhan gajah dengan tidak menghilangkan sanksi hukum positif yang berlaku,” terang Suhaimi.
Adapun delapan mukim tersebut adalah Mukim Ketol, Mukim Datu Derakal, Mukim Tugu RRI, Mukim Krueng, Mukim Juli Selatan, Mukim Blang Birah Mukim Bate Kureng, Mukim Kuta Jeumpa. Semua mukim tersebut mewakili tiga kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen.[]
