#14Munir: KontraS Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi CPED

ACEHTREND. COM, Jakarta – KontraS mendorong pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi konvensi menentang penghilangan paksa untuk mencegah terjadinya kembali praktik-praktik penculikan dan penghilangan orang secara paksa seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

“Operasi Militer di Aceh dan Papua, dan dalam berbagai peristiwa lainnya adalah praktek yang memungkinkan terjadinya penghilangan orang secara paksa, ” kata Malik Feri Kusuma dari KontraS, Kamis (30/8).

Dorongan KontraS itu disampaikan dalam diskusi publik yang berlangsung di hotel Ashley, Jakarta Pusat yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sebagaimana diketahui, 30 Agustus adalah peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Pada moment ini, Kemenlu (kementrian luar negeri) mengadakan diskusi terkait urgensi ratifikasi konvensi orang hilang.

Dalam diskusi publik ini, hadir Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib, Ifdal Kasim (Kantor Staf Presiden) dan Malik Feri Kusuma (KontraS).

Dalam diskusi ini dibahas bahwa pemerintah penting segera melakukan proses ratifikasi konvensi untuk mencegah terjadinya kembali praktik-praktik penculikan dan penghilangan orang secara paksa.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Komnas HAM, Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi), serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), korban penghilangan paksa sejak peristiwa 1965 sebanyak 500 sampai 1 juta korban. Hingga kini tidak diketahui keberadaan para korban dan kondisi mereka, apakah telah meninggal atau masih hidup.

“Penghilangan paksa ini adalah continues crime yang berpeluang terjadi apalagi tanpa memiliki tindakan preventif untuk mencegah agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegas Feri.

Indonesia sendiri telah menandatangani Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/CPED pada tanggal 27 September 2010, dan upaya ratifikasi sudah diajukan Pemerintah kepada DPR RI.

Menurut Pemerintah, dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019 telah mencantumkan pembahasan mengenai tindak lanjut proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa – CPED RI. Pembahasan ini secara khusus tertuang dalam program Aksi HAM tahun 2018.

KOMENTAR FACEBOOK