Hari Antipenghilangan Paksa Sedunia, KontraS Desak Presiden Ratifikasi CPED

ACEHTREND.COM, Jakarta – Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Jokowi agar dalam tahun ini mengubah tolok ukur keberhasilan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM, terkait ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa. Presiden juga didesak membentuk tim pencarian orang hilang sebagai sebuah komitmen dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia.

Desakan itu disampaikan dalam peringatan Hari Antipenghilangan Paksa Sedunia yang diselenggarakan KontraS bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Asian Federation Against Involuntary Dissappearances (AFAD) di Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.

Mereka juga mendesak Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawal proses ratifikasi Konvensi sebagaimana dimaktubkan dalam dokumen RANHAM, untuk terus mengupayakan secara gencar ratifikasi Konvensi dan segera memberikan rekomendasi kepada parlemen untuk melakukan pembahasan ratifikasi Konvensi.

Koordinator kegiatan, Yati Andriyani, mengatakan Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam selama Orde Baru yang menerapkan praktik politik otoritarianisme di bawah pimpinan Soeharto untuk menjaga hegemoni kekuasaannya.

“Kejahatan penghilangan paksa merupakan kejahatan terberat dari seluruh kejahatan. otoritarianisme, despotisme dan militerisme sebagai sebuah keniscayaan dalam menjaga stabilitas keamanan suatu negara dengan cara melakukan penangkapan, penculikan, penahanan dan juga tindakan lainnya yang merampas kemerdekaan seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut berada di luar perlindungan hukum,” kata Yati melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend, Kamis, 30 Agustus 2018.

Berdasarkan catatan pihaknya, selama Orde Baru berkuasa kejahatan berupa penghilangan paksa ini terjadi pada beberapa kasus yaitu, pembantaian 1965/1966 yang memakan korban hingga 37.774 orang, penembakan misterius sepanjang 1982-1985 yang mencapai 23 korban, dan peristiwa Tanjung Piro pada 1984 yang merenggut korban sebanyak 14 orang.

Selain itu juga terjadi pada peristiwa Talangsari tahun 1989 dengan korban hingga 30 orang, Darurat Operasi Militer di Aceh dalam rentang waktu 1989-1998, pasca-DOM Aceh antara tahun 1999-2002, dan Darurat Militer Aceh tahun 2003 dengan total korban 577 orang.

“Selanjutnya penghilangan paksa Aristoteles Masoka di Papua dan yang terakhir penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi tahun 1997/1998 dengan total 23 korban, sembilan di antaranya dilepaskan dan satu orang ditemukan meninggal dunia. Sedangkan 13 lainnya masih belum kembali,” ujar Yati.

Rentetan kasus di atas dan juga jumlah korban yang massif menunjukkan bahwa kejahatan penghilangan paksa menggoreskan luka yang sangat dalam pada sejarah bangsa Indonesia. Rekomendasi politik DPR yang dikeluarkan pada tahun 2009 secara sahih telah memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam menuntaskan kasus penghilangan paksa.

Salah satu poin dari rekomendasi tersebut adalah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksaatau Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CPED). Ratifikasi Konvensi merupakan sebuah keniscayaan sebagai acuan legal bagi perlindungan terhadap kejahatan penghilangan paksa di Indonesia.

Selain sebagai mekanisme preventif, Konvensi juga memberikan sarana reparatif bagi para korban dan keluarga korban penghilangan paksa di Indonesia.

“Hal ini penting untuk mengembalikan hak-hak para korban dan keluarga korban yang terus menanggung ketidakpastian yang menyebabkan trauma akibat hilangnya ayah, ibu, saudara dan kerabat mereka.”

Menurut Yati, rencana ratifikasi konvensi sudah kerapkali didengungkan oleh pemerintah, tetapi mereka menilai pemerintah harus merealisasikan hal tersebut secara konkret alih-alih hanya dipakai sebagai sebuah pemanis bibir belaka kepada korban dan keluarga korban, serta hanya dimaknai sebagai sebuah komoditas politik setiap menjelang kontestasi politik.

“Dimasukkannya rencana ratifikasi Konvensi dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Perpres 33 Tahun 2018, juga kami nilai hanya sebagai sebuah ilusi yang berusaha diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada dunia internasional, hal ini jika melihat ukuran keberhasilan yang terdapat dalam dokumen RANHAM yang antara lain: 1) Terlaksananya diskusi antarlembaga; 2) Terlaksananya diskusi publik; 3)Terlaksananya penyusunan rancangan naskah akademik ratifikasi.”

Ukuran keberhasilan tersebut di atas, menurut pihaknya sangat kontraproduktif dengan komitmen untuk melakukan perlindungan dan juga upaya penyelesaian kasus penghilangan paksa yang kerap kali disuarakan oleh Pemerintah baik dalam forum internasional maupun dalam NawaCita.

“Terlaksananya ratifikasi Konvensi juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam menegakkan kultur HAM di dunia, mengingat Indonesia merupakan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.”[]

KOMENTAR FACEBOOK