#14Munir: Munir Harus Jadi Ikon Bersama Rakyat Indonesia

almarhum Munir

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pengamat hukum dan advokat Nourman Hidayat mengatakan, hingga memasuki tahun ke-14 Munir dan para pendukungnya yang idealis belum mendapatkan keadilan selayaknya pejuang dan pahlawan HAM bagi Indonesia.

Ia menilai, telah terjadi disorientasi perjuangan dari sebagian aktivis yang dulu selalu ‘merayakan’ peringatan atas kematian Munir setiap tahunnya.

“Kini sebagian mereka pragmatis dan memilih membelakangi pembelaan terhadap kepahlawanan ini. Akibarnya pemerintahan Jokowi tidak mendapatkan hardpressure dari aktivis untuk segera menyelesaikan dan mengungkapkan kasus Munir agar terang benderang,” kata Nourman kepada aceHTrend, Jumat, 31 Agustus 2018.

Ia menilai, kasus Munir yang belum ada titik terangnya hingga memasuki usia belasan tahun, termasuk ingkarnya Jokowi yang berjanji menyelesaikan kasus ini sebagai preseden buruk bagi Indonesia di bidang penegakan hukum dan HAM.

“Saya khawatir peristiwa pelanggaran HAM lainnya yang sudah atau bahkan mungkin yang akan terjadi akan kembali dibiarkan dan basi. Indonesia memang kembali ke masa represif dan abai membaca sejarah,” ujar mantan anggota DPRK Aceh Besar itu.

Menurutnya wajar bila kemudian sebagian aktivis lain menghimpun diri menjadi sebuah gerakan dengan semangat berjuang bersama untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap pengakuan HAM dan perlindungan kepada para pejuangnya.

“Pemerintah Jokowi harusnya mampu mewujudkan janjinya kepada publik sebagai komitmen dirinya dekat dengan rakyat. Bila kita baca dan teliti progres penyelesaian kasus dan penegakan hukum, di masa pemerintahan Jokowi kita mengalami kemunduran parah. Bukan hanya substansi hukum yang dilanggar tapi konstitusi pun dianggap sepi dan diabaikan.”

Menurutnya, Munir harus menjadi ikon bersama rakyat Indonesia. Para aktivis harus kembali meluruskan orientasi perjuangannya. “Sikap pragmatis dan sikap oportunis itu sudah harus dibuang jauh-jauh.”

Pada 2016 lalu, setelah Majelis Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan para pembela Munir agar pemerintah mengumumkan hasil Tim Pencari Fakta kematian Munir, Presiden Jokowi menunjuk Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus kematian Munir yang misterius. Namun hingga dua tahun berlalu janji itu dianggap sebagai angin lalu.[]