Tagar Ganti Presiden, dari Gerakan Maya ke Gerakan Nyata

Oleh Andi Yani*)

Gerakan #2019GantiPresiden awalnya gerakan dunia maya yang dimotori oleh aktivis PKS dan Gerindra serta beberapa tokoh penentang Basuka Tjahja Purnama atau Ahok pada Pilkada Gubernur Jakarta 2017. Kesuksesan kelompok ini meraih kemenangan pada Pilkada Gubernur Jakarta 2017 dengan strategi kampanye negatif akan mereka ulang pada Pilpres 2019.

Sebelumnya tidak pernah orang membayangkan Ahok akan dikalahkan dalam Pilkada dengan melihat survei elektibilitasnya yang sangat timpang dibandingkan penantangnya. Namun strategi ini menjadi sangat efektif dengan ketika membawa tuduhan penistaan agama kepada Ahok sebagai peluru utama untuk menggerus kepercayaan para pendukungnya. Dan sebagai hasilnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang dalam pertarungan dua tahap Pilkada Gubernur Jakarta 2017.

Kembali ke Gerakan #2019GantiPresiden, dalam perspektif demokrasi gerakan ini adalah hal yang sangat lumrah. Kelompok pendukung Gerakan #2019GantiPresiden ini memposisikan diri sebagai kelompok oposisi atau penentang kelompok penguasa. Kelompok opisisi sangat penting dalam demokrasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sebuah rezim. Selain itu, kelompok oposisi menjadi sparring partner kelompok penguasa dalam diskursus kebijakan dan program mereka. Pada posisi tersebut, kelompok penguasa akan berhati-hati mengambil kebijakan dan senantiasa memperlihatkan kinerja terbaiknya untuk mengurangi amunisi kelompok opisisi dalam mengeritik mereka.

Menjelang Pemilu Presiden 2019, kelompok pendukung Gerakan #2019GantiPresiden tidak lagi menjadi gerakan dunia maya namun beralih menjadi gerakan dunia nyata dengan bermula dari membuat baju kaos dan saat ini dalam bentuk pengumpulan massa di berbagai daerah.

Strategi pendukung #2019GantiPresiden mengulang strategi Pilkada Jakarta 2017 yaitu kampanye negatif untuk mengurangi pendukung Jokowi yang menurut beberapa survei masih cukup tinggi dibandingkan Prabowo. Di pihak pendukung Jokowi sendiri juga melakukan perlawan terhadap kampanye negatif dengan kampanye negatif ke pihak Prabowo. Pemerintah Jokowi dan M Jusuf Kalla berupaya mengklarifikasi berbagai tuduhan dan kritik kelompok opisis serta menunjukkan kinerjanya selama memimpin Indonesia. Misalnya tentang isu utang dan pekerja asing.

Kampanye negatif menjadi strategi politik yang seringkali dimainkan untuk menyerang lawan politik dengan sasaran mempengaruhi kelompok pemilih baperan. Amerika Serikat adalah salah satu pioner dari kampanye negatif ini yang dimulai pada Pemilu Presiden 1800 antara John Adam dan Thomas Jefferson. Dan terakhir kita bisa melihat pertarungan antara Donald Trump dan Hillary Clinton yang juga penuh dengan kampanye negatif antara kedua kubu.

Kampanye negatif ini seringkali berisi berita bohong atau hoax dengan tujuan pragmatis semata-mata menjelekkan lawan politiknya. Rumor yang beredar di masyarakat akan semakin efektif untuk mengurangi simpati pemilih yang masih bimbang menentukan pilihan. Dan media sosial menjadi lahan utama beredanya rumor-rumor politik yang dikemas dengan sangat baik untuk mempengaruhi penilaian pribadi seseorang kepada tokoh politik tertentu.

Beberapa riset yang dilakukan di Amerika selama masa kampanye Trump dan Hillary menunjukkan banyaknya website yang menyebarkan hoax. Dan masyarakat Amerika yang beragam sangat menyukai rumor-rumor. Kondisi ini hampir sama di masyarakat lain yang senang menceritakan rumor sekedar untuk mengisi perbincangan. Melalui berbagai aplikasi komunikasi seperti Whatsapp, BBM, LINE dan sosial media Instagram, Facebook, dan Youtube, rumor ini menyebar sangat efektif.

Untuk menghindari peredaran hoax maka diperlukan sebuah media yang kredibel untuk mengecek kebanaran berita tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, lembaga pemerintah dan swasta kemudian membuat sebuah website khusus untuk mengonfirmasi berbagai hoax yang banyak beredar di masyarakat. Di Indonesia sendiri juga sudah ada aplikasi untuk mengecek hoax seperti Hoax Buster Tools (HBT).

Namun belakangan ini, Gerakan #2019GantiPresiden rutin melakukan kegiatan di berbagai daerah dan mendapatkan gerakan perlawanan dari pendukung Jokowi yang tidak jarang berujung konflik antar kedua kubu. Menjelang KPU mengesahkan 2 pasangan calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 nanti, gerakan #2019GantiPresiden semakin intens.

Untuk menghindari gesekan fisik antar kedua kubu terjadi maka Gerakan #2019GantiPresiden dan gerakan mendukung Jokowi yang melibatkan massa sebaiknya tidak dilakukan sambil menunggu proses kampanye dimulai. Meskipun demikian bukan berarti bahwa gerakan ini harus dihentikan, namun sebaiknya merubah bentuk kegiatan menjadi lebih pada pendidikan politik dalam bentuk diskusi, seminar atau debat. Ada baiknya kegiatan kedua kubu lebih baik dilakukan dalam bentuk diskusi atau debat dan bisa disiarkan melalui sosial media, Facebook atau Yotube.

*)Penulis adalah Dosen Univeraitas Hasanuddin, Makassar.PhD Candidate in Political Science, Leiden University, the Netherlands.

KOMENTAR FACEBOOK