Dap-Dap Tum Syariat Islam di Bireuen

Oleh Khairil Miswar*)

Kemarin Bireuen dihebohkan dengan selebaran terkait standarisasi warkop dan restoran sesuai Syariat Islam. Saya menyebutnya selebaran sebab kertas tersebut tidak dilengkapi dengan “tek kat’oek” administrasi seperti nomor, kop dan perangkat surat-menyurat lainnya. Jika pun ada yang kurang sepakat dengan istilah selebaran, maka boleh juga digunakan sebutan pengumuman sebab kertas itu mengumumkan sesuatu.
Penjelasan ini penting agar kita tidak meributkan sesuatu yang belum kita pahami “zat” dan “sifatnya.”

Terkait adanya tandatangan Bupati Bireuen dalam kertas itu tidaklah menjadi alasan bahwa pengumuman ini menjadi “keramat” dan “sakral” sehingga tidak boleh dikritisi. Saya tertarik mengulas “kehebohan” ini sebab ia telah viral dan bahkan melahirkan pro-kontra di kalangan masyarakat, khususnya di media sosial. Gawatnya lagi, selebaran ini telah pun terbang melayang dan disitir oleh beberapa media nasional (online) seperti detik.

Agar tidak terjebak dalam “tebak-tebakan,” baiknya saya mengurai sepintas beberapa poin yang termaktub dalam selebaran itu. Namun sebelumnya, saya pribadi menyatakan sepakat kepada beberapa poin; mulai dari poin 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 dan poin 12. Saya melihat beberapa poin ini memang memiliki kaitan langsung dengan penegakan syariat Islam. Cuma saja, kita tidak pernah tahu apakah poin-poin tersebut juga berlaku di kantor-kantor pemerintah atau hanya sekadar menyasar kalangan putoeh pruet sementara para elit terus berleha-leha dan ketawa-ketiwi dalam pelanggaran syariat semisal korupsi.

Dari 14 poin yang dianggap sebagai standarisasi yang sesuai dengan syariat Islam, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk mendiskusikan ulang empat poin yang menurut saya tampak “janggal” dan terkesan “dipaksakan.” Seperti telah saya singgung di awal tulisan ini bahwa pada prinsipnya pengumuman atawa selebaran yang beredar itu bukanlah kitab suci sehingga ia sama sekali tidak sakral. Hal ini penting ditegaskan agar nantinya tulisan ini tidak dianggap sebagai bentuk penentangan terhadap penegakan syariat Islam.

Poin-poin dimaksud sebagai berikut:
Poin 5, pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 Wib. Sangat sulit memahami logika apa yang digunakan sehingga poin semacam ini bisa muncul. Dengan redaksi yang lebih kasar dapat dipahami bahwa poin ini memberi penegasan bahwa perempuan yang mencari rezeki di atas pukul 21.00 Wib adalah melanggar syariat Islam. Tentunya ini adalah vonis lebay yang sama sekali sulit dimengerti. Jika pun poin ini dianggap sebagai manifestasi syariat Islam, maka pemerintah harus jantan dengan cara memberikan subsidi kepada kepada perempuan yang dilarang bekerja di warkop atau warung makan di atas pukul 21.00 Wib. Anehnya lagi, rujukan mana yang digunakan bahwa bekerja di atas pukul 21.00 Wib melanggar syariat dan bekerja di bawah pukul 21.00 Wib sesuai syariat. Bagaimana pula dengan warung-warung yang cuma buka di malam hari? Bukankah ini “penindasan” bagi mereka? Dan, bukankah penindasan juga melanggar syariat?

Poin 7, dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 Wib, kecuali bersama mahramnya. Poin juga lucu sehingga siapa pun berhak terpingkal membaca aturan semacam ini. Saya berani menyimpulkan bahwa pembuat poin ini sama sekali tidak mengerti kondisi rakyatnya. Bagaimana nasib seorang perempuan yang ingin membeli nasi goreng untuk anaknya di malam hari sementara suaminya tidak ada alias sudah “punah.” Haruskah ia menyewa mahram? Atau apakah pemerintah bersedia menjadi mahram? Atau haruskah perempuan serupa ini mengajak seisi kampung hanya untuk membeli teh dingin?

Poin 13, haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya. Poin ini justru terbilang unik. Pada prinsipnya saya sepakat dengan poin ini selama ia bisa dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Artinya, kantin-kantin di kantor pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan aturan ini sebagai teladan. Penting juga dilakukan perubahan besar-besaran di lingkungan kantor pemerintah agar pegawai laki-laki tidak lagi duduk semeja dengan pegawai wanita tanpa mahram. Tapi saya tidak yakin! Sebab hampir semua kantor pemerintah menempatkan pegawai laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Saya ulang, satu ruangan! Nah, bagaimana mungkin kita menduga terjadinya pelanggaran syariat Islam di kedai kopi oleh laki-laki dan perempuan yang duduk semeja, sementara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tidak pernah kita curigai melanggar syariat? Dok takhem.

Poin 14, pelayanan café dan restoran dibuka pada pukul 06.00 Wib dan ditutup pada pukul 24.00 Wib. Poin ini adalah penindasan! Sekali lagi, ini penindasan! Dampak besar dari poin ini adalah punahnya Kota Matangglumpangdua dari peta dunia yang selama ini menjadi singgahan para penumpang bus di malam hari. Tidak hanya itu, para penumpang bus di malam hari juga harus membawa nasi bungkus ketika bepergian sebab kedai-kedai yang ada di Bireuen telah tutup pada pukul 24.00 Wib. Atau mungkin dalam bus harus disediakan dapur?

Menyimak ulasan di atas yang mungkin saja centang perenang, saya berkesimpulan bahwa selebaran yang beredar tersebut harus ditanggapi secara adil. Kita sepakat dengan sebagian besar poin (10 poin), tapi kita mencoba mendiskusikan ulang beberapa poin (4 poin) yang tampaknya sulit dipahami sebagai standarisasi syariat Islam.
Kita sepakat dengan penerapan syariat Islam, tapi kita tidak pernah sepakat terhadap sangkaan-sangkaan tak berdasar yang diduga melanggar syariat. Keputusan terkait penerapan syariat Islam harus berbasis kajian, bukan hanya dengan tebak-tebakan alias dap-dap tum.

Syariat Islam bukan permainan “sembunyi-sembunyi” yang dikenal dengan dap-dap tum. Ini adalah permainan anak-anak yang mencari teman-temannya di persembunyian dan kemudian menebak dengan kata “tum.” Ketika tebakannya salah, dia kembali mencari ke tempat lain dengan tetap menyebut kata “tum” pada saat temannya ditemukan. Syariat tidak seperti ini!

*Khairil Miswar, Penulis buku Syariat dan Apa Ta’a, Fenomena Sosial Keagamaan Pasca Konflik Aceh