Komisi VI DPR Aceh Godok Raqan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Taufan Mustafa/aceHtrend

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi VI DPR Aceh terus menggodok Rancangan Qanun Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk meminimalisir peredaran narkoba di masyarakat dan merehabilitasi para pecandu.

Sekretaris Komisi VI Ermiadi Abdul Rahman mengatakan, rehabilitasi kepada para pecandu narkoba dilakukan sesuai aturan dan tidak berstatus sebagai pengedar.

“Kalau pengedar sudah termasuk kriminal. Ini ada prosedur lain yang diatur dalam peraturan negara, bahwasanya ada proses hukum yang harus dijalani, kemudian dia berstatus tahanan, artinya menjadi beban negara dalam proses rehabilitasi narapidana,” kata Ermiadi kepada wartawan usai pembahasan pada Selasa, 4 September 2018.

Dalam pembahasan tersebut, pihaknya juga membahas mengenai ganja dilihat dari fungsinya sebagai bahan obat-obatan akan diatur seperti apa.

“Apakah perlu kita atur di dalam qanun ini,” kata Ermiadi.

Komisi VI baru melakukan pembahasan tahap pertama, setelah itu baru ditelaah oleh Biro Hukum dengan tim ahli DPR Aceh, baru selanjutnya dilakukan Rapat Umum Dengar Pendapat Umum.

“Ini kita minta ditelaah dulu oleh Biro Hukum baik DPRA maupun Pemerintah Aceh yang dibantu tim ahli, apa saja yang kita perlukan dalam qanun ini yang nantinya akan dibuat dalam satu bab atau satu pasal,” ujarnya.

Ia mencontohkan, seperti ganja yang menjadi bahan rempah-rempah juga bagian dari diskusi yang selama ini dilakukan. Namun dalam konteks perdagangan tidak dibenarkan sehingga diperlukan kajian yang mendalam.

“Memang di Aceh ganja juga dijadikan bumbu masak, kalau sekarang pengganti cuka, hukum di Indonesia ganja dilarang peredarannya, termasuk penyalahgunaan, tetapi dalam konteks tertentu bisa digunakan makanya perlu dikaji lebih dalam,” jelasnya.

Begitu juga fungsi ganja sebagai obat-obatan herbal walaupun di Aceh ganja tidak berstatus legal, tetapi bila dilegalkan sebagai obat-obatan otomatis membutuhkan aturan yang harus termuat dalam qanun. Selanjutnya akan diatur sebagai peraturan gubernur, tetapi kata Ermiadi secara teknis masih perlu konsultasi lanjutan.

Bila qanun ini selesai kata Ermiadi, harus segera diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam qanun. Dengan adanya qanun ini pula nantinya kata dia, bisa menjadi dasar hukum bagi penegak hukum di Aceh baik instansi vertikal maupun Pemerintah Aceh dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba.

“Di Aceh ini dampak penyalahgunaan narkotika sudah luas, sehingga qanun ini perlu diaplikasikan segera, karena sudah tahap darurat, dalam canda diskusi kita sering mengatakan, berkurang ganja di Aceh bukan keberhasilan pemerintah, melainkan karena masuknya sabu-sabu, tapi itu benar faktanya, transitnya lebih banyak sabu dibanding ganja,” katanya.

“Untuk mencegah peredaran narkotika, di dalam qanun ini juga diatur kepada pemilik usaha perhotelan, rumah kos, akan diberi sanksi apabila membiarkan atau tidak melapor,” ujarnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK