KPK Periksa Staf Khusus Gubernur Aceh

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersenyum usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/7). Irwandi Yusuf kembali diperiksa terkait penerimaan suap dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh tahun 2018.@merdeka.com

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (6/9/2028) kembali melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh yang melibatkan gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf.

Menurut keterangan dari juru bicara KPK Febri Diansyah, lembaga anti rasuah itu mengangendakan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk tersangka IY, yaitu Johhnic Apriano, staf khusus Gubernur Aceh dan Farah Amalia dari pihak swasta.

“Kedua saksi telah datang memenuhi panggilan penyidik, sekarang sedang dalam proses pemeriksaan,” kata Febri Diansyah kepada acehTRend, Kamis (6/9/2018).

Febri menjelaskan terhadap saksi Johhny perlu didalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Gubernur Aceh saat itu terkait perkara yang sedang disidik saat ini. Sedangkan saksi yang kedua diduga merupakan teman dari saksi Steffy Burase.

“Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap saksi-saksi, termasuk Steffy sebelumnya tentu saja ada kaitan dengan pokok perkara dugaan korupsi yang sedang disidik saat ini, seperti mendalami dugaan peran Steffy pada proyek di Aceh serta pengaruh dan kekuasaan IY terhadap proyek tersebut,” ujarnya

Selain itu, tambah Febri, untuk saksi Farah yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy. Karena ini terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi, maka jelas hal tersebut menjadi kewenangan sekaligus kewajiban KPK menelusuri agar terang peristiwanya.

“Perlu dipahami dalam penanganan kasus korupsi, terutama ketika menggunakan strategi follow the money, KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam proyek, namun ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi,” ujar Febri.

Febri menegaskan mengacu ke Pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dan lain lain.

“Hal inilah yang sedang ditelusuri KPK, yaitu siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan gubernur, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka,” tutup Febri Diansyah.

Editor: Muhajir Juli

KOMENTAR FACEBOOK