LPPA Minta Anggaran untuk Kongres KNPI Dievaluasi

Ketua Lembaga Pemantau Parlemen Aceh (LPPA) Muzakir.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Lembaga Pemantau Parlemen Aceh (LPPA), Muzakir, meminta Pemerintah Aceh dan legislatif mengevaluasi kembali anggaran yang telah diplotkan untuk Kongres Nasional XV KNPI di Aceh yang besarnya mencapai Rp8,8 miliar.

Muzakir menilai, angka Rp9,8 miliar itu sangat besar jika diambil dari APBA. “Apalagi untuk agenda event nasional dan sepatutnya juga disubsidi melalui APBN,” ujar Muzakir melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Jumat, 7 September 2018.

Pemerintah Aceh kata dia harusnya lebih bijaksana dalam membuat kebijakan pembangunan organisasi kepemudaan di Aceh.

“Ada satu juta lebih pemuda di Aceh, ratusan hingga seribuan lebih organisasi pemuda yang ada di Aceh. Jangan sampai anggaran kepemudaan cuma dinikmati dan dirasakan sekelompok pemuda saja, apalagi hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial belaka. Kami menolak monopoli anggaran kepemudaan yang dilakukan sekelompok orang tersebut,” katanya.

Ia menyebutkan, bila anggaran itu digunakan untuk membangun rumah warga miskin di Aceh, setidaknya ada 147 rumah yang bisa dibangun atau bisa untuk membiayai sekitar 200-an kegiatan yang dimotori organisasi pemuda.

“Jika uang APBA sebesar itu hanya digunakan dengan alasan peumulia jame, maka sangat tidak rasional, pasalnya jika dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat maka dampaknya akan lebih dirasakan,” katanya.

Seharusnya kata dia, KNPI justru berupaya agar bisa menarik APBN untuk membuat kegiatan di Aceh. “Aceh lagi sakit, seharusnya KNPI sebagai organisasi kepemudaan di Aceh harus rasional dalam memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Aceh, bukan malah melakukan program-program yang sifatnya seremonial untuk kepentingan kelompok organisasi agar wah. Tentu cara-cara seperti ini yang tidak kita inginkan. Kita berharap mindset kepemudaan harus objektif karena anggaran tersebut terlalu besar jika dialokasikan oleh Pemerintah Aceh, dan itu adalah uang rakyat Aceh,” kata Muzakir.[]

Editor : Ihan Nurdin