Munir dan Aceh

Oleh: Malik Feri Kusuma, Deputi Koordinator KontraS

Adakah Munir mati di racun karena perhatiannya kepada Aceh? Pengadilan yang mesti mengungkapnya. Sayang, rekomendasi TPF tidak pernah terwujud. Hingga diujung tugasnya, janji Jokowi menguap begitu saja. Dan kasus kematian Munir hanya fokus pada pelaku eksekusi di lapangan, sedangkan konspirasinya belum terungkap.

Paska status Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut pada 1998, Mei 1999 Panglima ABRI Wiranto mengirim Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) ke Aceh yang disebut masih berlaku status Tertip Sipil. Kepada media kala itu Wiranto berkata:

“Ini bukan DOM. Sebab yang kami kirim adalah polisi. Di sana masih tetap berlaku hukum tertib sipil,” jelas Wiranto. “Tujuannya,” kata Wiranto, “untuk menambah jumlah pasukan keamaan di Aceh supaya Pemilu aman.”

Kebijakan Pangab Wiranto ini mendapat protes dari KontraS. Menurut Munir, KontraS menilai PPRM dengan Operasi Wibawanya akan menimbulkan masalah baru. Penambahan pasukan menurut Munir memperkuat dugaan bahwa TNI memang tidak pernah benar-benar mentaati pencabutan status DOM di Aceh.

Februari 1999 melalui televisi Munir meminta Pangab Wiranto untuk segera mengakhiri Operasi Wibawa (PPRM) di Aceh. Kritik Munir ini menimbulkan alergi yang melalui media beberapa orang menyebut Munir memperkeruh suasana Aceh.

Padahal, seruan Munir itu selaras dengan laporan dari LSM di Aceh yang menilai bahwa Operasi Wibawa lebih gawat dibanding dengan Operasi Jaring Merah di masa Aceh berada dalam status DOM.

Tokoh Forum Peduli HAM Aceh Ir Abdul Gani Nurdin (AGD) kala itu, Januari 1999, sempat membandingkan dua keadaan dengan frekuensi pelanggaran HAM. Pada masa DOM kata AGD frekuensi korban pelanggaran HAM rata-rata satu orang per desa, atau 5 orang dalam satu kecamatan. Sedangkan pada masa Operasi Wibawa (PPRM) setiap hari rata-rata dua orang dinyatakan tewas di tangan anggota ABRI. Dan 20 orang lainnya, setiap hari mendapat penganiayaan berat maupun ringan.

Operasi Wibawa yang dijalankan oleh PPRM bentukan Pangab Wiranto juga menimbulkan protes dari berbagai kalangan di Aceh, termasuk dari pihak Organda dan KosHamda.

“Kami memberikan waktu selama satu bulan, terhitung sejak 3 Juli 1999, kepada pemerintah pusat untuk menarik PPRM (Pasukan Pengendali Rusuh Massa) dan pasukan non organik lainnya dari Aceh,” ancam Ketua DPD-I Organda Aceh, Drs. Kamaruddin THB seperti dikutip Waspada Minggu (4/7/99).

Hasballah M Saad, Sekretaris Jendral Komite Solidaritas Hak Asasi Manusia untuk Daerah Aceh (KosHamda) menilai Gubernur Aceh telah dikentutin militer. terkait pengiriman PPRM ke Aceh.

Menjadi pertanyaan, mengapa seruan Munir agar Pangab Wiranto segera mengakhiri Operasi Wibawa (PPRM) di beberapa daerah di Aceh menimbulkan tuduhan bahwa Munir dengan KontraSnya memiliki agenda politik untuk membenturkan rakyat dengan ABRI dan menuduh Munir dengan KontraSnya memiliki sponsor?

Tapi perhatian Munir terhadap Aceh tidak meluntur meski aksi advokasi HAMnya menimbulkan amarah pihak-pihak yang dikritik yang saat itu disuarakan melalui orang per orang. Terbukti, Munir pada Maret 2000 melaporkan temuan yang mengejutkan.

Dalam temu pers yang berlangsung tanggal 14 Maret 2000 Munir sebagai Koordinator KontraS melaporkan jumlah orang hilang disepanjang tahun 1999 melebihi angka 100 orang. Angka ini menempatkan Aceh sebagai wilayah paling tinggi orang hilang di dunia.

Terhadap praktek penghilangan orang ini, dalam analisa Munir ada kepentingan sangat besar, yaitu operasi militer yang sekarang berlangsung di Aceh sekaligus sebagai gejala adanya pertarungan politik untuk menghindari pertanggungjawaban hak-hak asasi.

Sebelumnya, di YLBHI, Munir kepada media mengatakan akan mengirimkan laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh kepada lembaga-lembaga HAM di bawah PBB, seperti Amnesti Internasional dan Working Group on Arbitrary Detention. Pengakuan Munir yang disebarkan di media ini bahkan mendapat respon dari GAM di Eropa. Melalui siaran pers, pihak yang mengaku GAM di Eropa menyampaikan dukungan mereka terhadap langkah LSM di Indonesia yang ingin membawa pelanggaran HAM di Aceh ke forum internasional.

Dalam tubuh ABRI sendiri terjadi perbedaan pandangan soal penangganan Aceh. Kala itu, Juli 1999, Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan penanganan masalah Aceh tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan, melainkan harus secara konprehensif dan melibatkan semua unsur yang adil. Langkah pemerintah yang memberi beban kepada TNI dengan pendekatan keamanan, menurut Yudhoyono, tidak akan membawa hasil.

Pandangan itu disampaikan SBY dalam acara Pembekalan Calon Wisudawan dan Pamong Praja Muda STPDN di Jatinangor, Sumedang. “Oleh karena itu ke depan, yang kita butuhkan adalah sebuah integrated national police privacy untuk Aceh. Masyarakat, tokoh, dan pimpinan masyarakat Aceh kita ajak serta merumuskan solusi nasional itu,” ujarnya.

Pandangan SBY itu mendapat sindiran dari Pangab Wiranto yang menjadi Ketua Harian Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH). Jenderal Wiranto meminta semua pihak tidak melihat masalah Aceh secara sepotong- potong hingga membuat kesimpulan yang keliru.

Bagi Menhankam/Panglima TNI itu, kehadiran aparat keamanan. Menurutnya, tidak masuk akal kehadiran aparat keamananan justru menimbulkan gangguan. ”Sebab tempat itulah yang sebenarnya harus diamankan oleh kehadiran aparat,” tegas Wiranto seraya mengingatkan munculnya sejumlah isu maupun rumor yang memojokkan kehadiran aparat di Aceh itu.

Senada dengan SBY, dua mantan Pangkostrad yaitu Letjen (Pur) Kemal Idris dan Letjen (Pur) Leo Lopulisa berpendapat tuntutan merdeka rakyat Aceh jangan diartikan sebagai separatis. Apa yang dilakukan rakyat Aceh saat ini adalah bentuk protes atas ketidakadilan yang pernah diperbuat Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Bagi Leo Lopulisa, salah satu kunci untuk meredam keinginan rakyat Aceh merdeka ialah dengan memberikan hak untuk mengatur wilayah sendiri. Yaitu, melalui otonomi yang di-share dengan pemerintah pusat, atau diterapkan syariat Islam yang selama ini dituntut rakyat Aceh.

Di Jakarta, Solidaritas Korban Kekerasan Negara (SKKN) didampingi oleh Munir dari KontraS membacakan tuntutan, antara lain, meminta TNI menghentikan semua tindakan kekerasan di Aceh, menarik seluruh tentara nonorganik atau PPRM, dan mendesak penyelesaian damai melalui perundingan di tingkat nasional dan internasional.

Seruan KontraS melalui Munir agar menggunakan pendekatan dialog dalam penyelesaian Aceh sudah diserukan sejak Agustus 1999.

“Pemerintah tak perlu gengsi untuk mengakui adanya sekelompok masyarakat Aceh (GAM) yang tidak sependapat dengannya (GAM) dan harus bersedia berunding untuk mencari solusi penyelesaian masalah di sana,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, SH ketika memberi keterangan pers di YLBHI Jakarta.

Kontras menyatakan bahwa persoalan Aceh hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara damai dan dialog setara antara masyarakat Aceh dengan pemerintah RI dan bukan dengan cara-cara militer yang mengedepankan kekerasan.

Seruan Munir melalui KontraS ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang juga setuju penyelesaian Aceh melalui dialog dan menolak pendekatan militer.

Duta Besar AS untuk PBB, Richard C. Holbrooke, dalam jumpa pers di Jakarta, November 1999 menjelaskan sikap AS yang mendukung dialog Pemerintah RI dengan rakyat Aceh, sebaliknya menolak darurat militer.

“AS mendukung adanya dialog antara Pemerintah RI dan rakyat Aceh, di mana Gus Dur [Presiden Abdurrahman Wahid] juga sedang mengupayakan,” kata Holbrooke di kediaman Dubes AS Robert S Gelbard.

Hari ini, 14 tahu lalu, 7 September 2004, saat hendak mendarat di Amsterdam, Munir dinyatakan sudah tidak bernyawa dalam pesawat Garuda Indonesia. Sudah 14 tahun mencari keadilan untuk Munir belum juga ada langkah konkrit dari pemerintah untuk mengungkap konspirasi pembunuhan Munir, sosok yang sangat peduli untuk Aceh. []

KOMENTAR FACEBOOK