Bila Menemukan Malaadministrasi, Laporkan ke Ombudsman

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Takwaddin Husin, mengatakan dalam menjalangkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan jejaring untuk memaksimalkan peran mereka dalam melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Takwaddin dalam acara Pembekalan Calon Pelatih atau training of trainer Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik pada Kamis, 6 September 2018.

“Karena itu saya berharap semua rekan-rekan bisa menjadi pelatih untuk menyampaikan visi misi Ombdusman bagaimana idealnya pelayanan publik agar berjalan dengan baik di Aceh. Hal serupa ini juga dilakukan di seluruh Indonesia karena Ombudsman berencana untuk membentuk sebanyak mungkin jejarin,” katanya di hadapan 20-an peserta TOT yang berasal dari berbagai lintas organisasi dan profesi itu.

Dalam kesempatan itu Takwaddin juga menjabarkan jenis-jenis pelayanan publik yang buruk atau dikenal dengan istilah malaadministrasi, yaitu penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, bertindak semena-mena atau dan tidak patut/tidak pantas, penyimpangan prosedur, perbuatan melawan hukum, intervensi, lalai atas kewajiban, tidak kompeten, pemalsuan, hingga praktik pungutan liar.

“Ruang lingkupnya mencakup tiga hal yaitu barang publik seperti jalan dan jembatan, lalu jasa publik contohnya seperti guru, polisi, atau tenaga medis dan administrasi publik, seperti pengurusan pembuatan KTP.”

Takwaddin juga mengatakan, kepatuhan terhadap pelayanan publik yang rendah menyebabkan terjadinya malaadministrasi yang tinggi. Sebaliknya jika kepatuhannya tinggi otomatis praktik malaadministrasi akan semakin rendah. Indikator baik buruknya pelayanan publik menurutnya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu merah, kuning, dan hijau.

“Contoh yang sudah hijau untuk wilayah Kota Banda Aceh itu misalnya kantor Samsat, KP2TSP Banda Aceh dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Semoga ke depan lebih banyak lagi instansi-instansi pelayanan publik yang masuk indikator hijau,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini mengacu pada UUD RI 45 Pasal 1-4 dan UU 37 Tahun 2008. Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu-ragu melaporkan ke Ombudsman bila menemukan indikasi-indikasi malaadministrasi di lapangan. Berdasarkan laporan dari masyarakat itu pihaknya nanti akan menindaklanjuti, memeriksa, atau melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya demi memperbaiki pelayanan publik yang dimaksud.[]