Mantan Narapidana Nyaleg?

Oleh Teuku Iskandar Syafei, SH, MH.*)


“kebenaran materil/substantif perlu ditegakkan melalui prosedur atau mekanisme formil yang benar pula”

Keinginan mantan narapidana yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif ternyata harus terhalang oleh ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tepatnya PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada intinya kedua PKPU tersebut mensyaratkan para Bacalon “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Oleh politisi maupun pengamat hukum menilai KPU tidak berwenang mengatur hal tersebut, atau apa yg ditetapkan oleh KPU tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Sehingga banyak muncul penolakan terhadap PKPU tersebut, bahkan Menteri Hukum dan HAM awalnya keberatan untuk mengundangkan PKPU tersebut karena berpendapat hal itu tidak sesuai dengan prinsip penyusunan Peraturan Perundang Undangan. namun sekalipun begitu terdapat juga dukungan kepada KPU yang sudah dianggap pro terhadap upaya pemberantasan korupsi. Apalagi kondisi terkini mengenai integritas penyelengara Negara sangatlah miris, sebagaimana diketahui bahwa 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang baru saja ditetapkan sebagai tersangka Korupsi di samping ramainya anggota legislatif yang terjerat korupsi berjamaah, para Kepala Daerah hingga Menteri (eksekutif) juga tidak lepas, bahkan lembaga yudikatif selaku penegak hukum juga ramai terjerat korupsi. Hal ini semakin menguatkan justifikasi empiris bahwa perlu diadakannya sistem rekruitmen politik yang berkualitas, jika tidak ada sistem filtering yang berkualitas maka bukan mustahil politisi dan korupsi akan menjadi satu kesatuan.

Adanya polemik tersebut, hingga saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa bacaleg/parpol tidak ikut mencalonkan diri/Kadernya yang berstatus mantan narapidana, sementara ada yang mendaftar tapi tidak diluluskan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), ada yang mengugat Ketetapan DCS KPU/KPUD, bahkan beberapa lainnya mengajukan Permohonan Judicial Review (JR) atas PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA) karena menilai bahwa PKPU tidak taat atau bertentengan dengan UU 7/2017. Sudah beberapa pekan permohonan JR PKPU tersebut mangkrak di MA, karena MA saat ini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas JR UU 7/2017. Di luar proses JR tersebut, waktu tidak bisa ditahan dan tahapan pemilu tetap harus berjalan, KPU terus didesak untuk melaksanakan putusan Bawaslu yang telah memenangkan gugatan mantan narapidana, yaitu memasukkan nama mereka dalam DCS yg baru. dan Abdullah Puteh yang popular disapa Bang Lah adalah 1 dari 3 pengungat yang menang di Indonesia.

Dalam menetapkan DCS tentu KPUD terikat (wajib mengikuti) PKPU, sementara Bawaslu dalam mengadili gugatan DCS tersebut tidak terikat dengan PKPU, namun pada UU 7/2017, yang mana berdasarkan UU tersebut mantan narapida pada prinsipnya boleh nyaleg oleh karena itu pada beberapa gugatan serupa putusannya dimenangkan oleh nantan koruptor. KPU berdalih dalam menetapkan PKPU tersebut tidak hanya mengikuti ketentuan dalam UU 7/2017 semata, namun juga mendasari pada ketentuan yang lain, seperti UU tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Dilihat dari sejarahnya terkait dengan ketentuan bebas dari penjatuhan hukuman pidana dalam menduduki jabatan publik, bukanlah sesuatu yang baru, misalnya dalam ketentuan Kepegawaian/ASN adalah hal yg biasa, sebagai persyaratan calon kepala daerah maupun anggota legislative, sudah sejak lama ketentuan itu berlaku, namun pada tahun 2015 UU 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah juga mengatur larangan serupa, namun ketentuan tersebut di JR ke MK, dan berhasil dimenangkan sehingga mantan narapidana bisa mengikuti Pilkada, Khusus bagi Aceh sekali lagi UU 11/2016 yang terdapat pembatasan serupa, di JR oleh Abdullah Puteh dan sekali lagi dimenangkan olehnya, makanya ia bisa maju dalam Pilkada tahun lalu, sekalipun belum berhasil menang, namun di beberapa daerah lain di Indonesia ada yang dimenangkan oleh mantan narapidana.

Indonesia Coruption Watch (ICW) mencatat kedua putusan MK tersebut tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi, namun jika kita membaca pertimbangan dari MK yang mengabulkan permohonan tersebut di antaranya bahwa koruptor yang telah menjalani hukuman maka ia telah melalui proses pemasyarakatan atau rehabilitasi, sehingga mestinya mereka yang sudah selesai menjalani masa rehabilitasi dapat kembali diterima secara normal dalam masyarakat, dikaitkan dengan konsep memaafkan, sehingga mestinya kepada mereka masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kembali, apalagi terhadap mereka mantan narapidana, dalam vonis mereka oleh pengadilan tidak dicabut hak politiknya (memilih dan dipilih), terkecuali di dalam vonis pengadilan mereka dahulu ikut disertakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Tahun 2015 lalu saat norma “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana…..” bagi calon Kepala Daerah diuji dan dimenangkan oleh mantan narapida, sehingga dilakukan perubahan terhadap UU tersebut guna mengakomodir ketentuan tersebut, norma dalam UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan pertimbangan MK tersebut tentu menjadi dasar dan argumentasi dalam merumuskan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang dipertentangkan saat ini. Permohonan JR PKPU di MA saat ini menjadi dilema karena harus menunggu putusan MK atas JR yang terkait dengan ketentuan mengenai ambang batas pengajuan Presiden, Parlemen dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang saat ini masih disidangkan di MK, meski secara konteks gugatan pemohon ke MA berbeda dengan materi yang sedang di Uji MK tersebut, namun hal tersebut sudah menjadi prinsip dalam beracara.

Tak ingin hanya menunggu, para bacaleg yang sudah mengantongi putusan sidang ajudikasi Bawaslu/Panwaslih terus mengupayakan eksekusi putusan tersebut secepatnya, karena memang prinsipnya seperti itu, untuk itu kini langkah hukum sudah sampai pada pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu atas ketidakpatuhan KPU/KPUD yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu/Panwaslih, sementara KPU sendiri berpegang pada prinsip bahwa PKPU tersebut masih konstitusional sepanjang belum dianulir oleh MA.

Pada akhirnya kita sepakat bahwa mayoritas masyarakat indonesia mengharapkan penyelengaraan pemerintahan ini dilaksanakan dengan bersih dan jauh dari praktek KKN untuk itu tentu para penyelenggara haruslah bersih dimulai dari calonnya atau sejak proses rekruitmen, tentu sulit bagi kita untuk membayangkan jika kemudian secara perlahan namun pasti para mantan narapidana (narkoba, asusila, korupsi dll) mulai mengisi jabatan-jabatan publik yang strategis dan kondisi tersebut legal serta sudah diterima sebagai suatu yang lazim. Namun sekalipun kita tidak menginginkan kondisi tersebut, dalam disiplin ilmu hukum kebenaran materil/substantif perlu ditegakkan melalui prosedur/mekanisme formil yang benar pula. Di mana saat ini dalam ketentuan UU penyelengaraan Pemilu “membolehkan mantan narapidana untuk nyaleg”, maka mustahil jika ketentuan tersebut dapat dikesampingkan anulir anulir oleh PKPU karena hal itu melawan asas hukum yaitu asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), jika asas ini tidak ditaati tentu akan menjadi presedent yang buruk dalam penegakan hukum kita.

*)Penulis adalah Penikmat Kajian Hukum dan Masyarakat. Email: teukuiskandar.sy@gmail.com