ACEHTREND.COM,Bireuen– Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin mendukung imbauan Bupati Bireuen, Saifannur yang menerbitkan larangan bagi kaum hawa duduk semeja di warung kopi atau cafe dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Muharuddin menilai, larangan itu sangat baik dalam penegakan syariat Islam di Aceh.
“Saya kira itu satu keputusan yang sangat bagus, mengingat konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Artinya, beliau sebagai umara, ketika melihat kehidupan sehari-hari di Bireuen, di mana ada terjadinya penyimpangan, maka beliau memutuskan menerbitkan imbuan kepada masyarakat, agar tidak terjadi maksiat di cafe tersebut,” kata Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin usai menghadiri acara zikir dan doa bersama memperingati 1 Muharram 1440 Hijriah di Masjid Raja Jeumpa, Bireuen pada Rabu (12/9/2018).
Politisi Partai Aceh ini beralasan, jika persoalan itu dibesar-besarkan menurutnya suatu hal yang keliru. Pasalnya, Bupati Bireuen sebagai pemimpin daerah telah selesai urusannya dengan Allah SWT karena telah mengingatkan, untuk mengantisipasi terjadinya maksiat.
“Bila masyarakat tidak mengindahkan, maka hal itu kita kembalikan kepada masyarakat. Aceh adalah daerah syariat Islam, maka dari itu saya atas nama DPR Aceh mendukung seruan yang disampaikan bupati Bireuen,” ujar Tgk Muharuddin.
Kepada masyarakat, Tgk. Muharuddin berharap agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan dan semua pihak harus menghormati bahwa Aceh merupakan daerah syariat Islam. Ketika ditanyai apakah larangan tersebut juga diberlakukan di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh, Tgk Muharuddin mengatakan hal itu dikembalikan kepada para kepala daerah masing-masing.
“Kalau dianggap ini suatu yang dianggap menyimpang dan mengganggu, maka diharapkan para kepala daerah lainnya juga dapat ikut menerapkan larangan yang sama. Yang perlu diketahui adalah, seruan inin bukan melarang wanita minum kopi, tetapi tidak boleh para kaum hawa ngopi dengan yang bukan mahramnya. Kalau sama-sama wanita atau satu keluarga ngopi dengan mahramnya ya tidak masalah,” tegas politisi Partai Aceh ini. “Jadi ini jangan dipolitisir, seolah-olah Pak Bupati melarang wanita minum kopi,” jelas Tgk Muharuddin.
Sementara itu mengenai larangan dari provinsi, Tgk. Muhar mengatakan hal itu nantinya akan dikaji kembali melalui komisi terkait bersama dengan Dinas Syariat Islam dan MPU Aceh.
“Jika hal itu menurut para ulama dan dinas terkait perlu diterapkan seluruh Aceh, maka seruannya akan diberlakukan juga untuk Aceh menyeluruh seperti di Bireuen,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Bireuen, Saifannur mengatakan larangan kaum hawa ngopi semeja dengan nonmahram hanya sebatas imbauan, tidak ada sanksi terkait yang melanggar seruan tersebut.
“Saya sebagai kepala daerah bertanggungjawab kepada masyarakat dan kepada Allah. Untuk itu saya mengimbau agar para wanita tidak duduk semeja di warung kopi atau cafe dengan yang bukan mahramnya. Ini imbauan, bukan sudah diqanunkan. Apakah salah kita mengajak orang untuk menjalankan Islam secara kaffah?,” ujar Bupati Bireuen, Saifannur.
“Apakah indah jika para orang tua mencari anaknya malam-malam ternyata masih duduk di warung kopi dengan yang bukan mahramnya, apalagi di tempat yang remang-remang,” tambahnya.
