Terkait “Tsunami Rubella” Plt Gubernur Tunggu Fatwa MPU Aceh

Nova Iriansyah (Foto: Facebook Nova Iriansyah)

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Plt Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah mengatakan Pemerintah Aceh sedang menunggu fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, terkait pelaksanaan vaksin campak dan rubella.

Hal ini disampaikan Nova Iriansyah melalui Juru Bicara Pemerintah Wiratmadinata, Rabu (12/9/2018), menjawab aceHTrend terkait pernyataan salah seorang spesialis anak dr.Aslinar tentang ancanam “tsunami rubella” pada salah satu media sehari yang lalu.

“Terkait dengan berbagai informasi mengenai pelaksanaan vaksin rubella MR di Aceh yang saat ini masih belum bisa dilaksanakan karena belum adanya fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh, meskipun sudah ada “lampu hijau” dari MUI Pusat, maka Pemerintah Aceh saat ini berada dalam posisi menunggu rekomendasi, atau Fatwa dari MPU Aceh,” ujar Nova yang diulang oleh Wiratmadinata.

Ia juga menyebutkan,Dinas Kesehatan Aceh sudah mengirim surat kepada MPU pada tgl 5 September 2018 yang isinya minta agar pelaksanaan vaksin Rubella MR bisa difatwakan.

“Kita mengharapkan agar MPU Aceh segera mengeluarkan fatwa mengenai soal ini, sehingga dalam pelaksanaannya nanti, sesuai dengan mekanisme, prosedur dan hal-hal lain yang terkait dalam soal pengambilan keputusan atau kebijakan di lingkungan Pemerintah Aceh, dapat berjalan mulus,” terang Wira.

Ia juga menjelaskan,fatwa MUI tidak merekomendasi vaksin MR untuk digunakan oleh pemerintah, hanya dibolehkan penggunaannya bila darurat.

Pertanyaanya, apakah Aceh saat ini sudah darurat? Kondisi darurat dalam Islam bila tidak dilakukan bisa berakibat kematian. “Contoh seseorang terdampar di tengah laut, tidak ada makanan sama sekali, yang ada hanya bangkai babi, dalam upaya menyambung hidup, maka boleh memakan bangkai babi, tetapi hanya sekedar untuk menyambung hidup, tapi tetap tidak halal. Untuk soal ini, tentu ulama lebih faham. Hal-hal seperti inilah yang sedang kita tunggu rekomendasinya dari MPU Aceh,” katanya.

Terkait Aceh sebagai daerah asimetris dgn menjalankan syariat Islam, maka dalam kasus ini walaupun sudah ada fatwa MUI, selanjutnya MPU di Aceh perlu mengkaji lagi secara khusus sebagai bahan pertimbangan dan kemudian menerbitkan Fatwa MPU. Yang sudah pasti, Plt Gubernur Aceh tidak bisa secara sepihak mengambil keputusan yang objeknya ada dalam ranah MPU Aceh. Pemerintah Aceh akan melaksanakan rekomendasi dari MPU, sesuai ketentuan Qanun tentang MPU.

“Pemerintah Aceh tidak serta merta bisa mengambil keputusan, harus ada koordinasi dengan MPU Aceh, kita akan melaksanakan sesuai rekomendasi MPU,” imbuhnya.

KOMENTAR FACEBOOK