ACEHTREND.COM, Blangpidie – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, Salman, mengatakan roda pemerintahan Kabupaten Abdya terancam ‘kempes’ karena belum disahkannya sidang penutupan pembahasan KUA-PPAS APBK Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Sidang penutupan rapat paripurna tersebut rencananya berlangsung kemarin, Rabu (12/09/2018) tetapi terpaksa ditunda karena hanya dihadiri tujuh anggota dewan dari total 24 anggota DPRK Abdya. Sidang kembali diagendakan pada Senin (17/09/2018.
“Sidang paripurna kemarin terpaksa hasrus kita skor sampai hari Senin atau selama tiga hari kerja,” kata Salman kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/09/2018).
Menurut Salman, jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan tersebut tidak juga mencukupi quorum, maka berkas KUA-PPAS akan diserahkan kembali kepada Badan Musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan ulang.
BACAAN LAINNYA
“Jika jadwal ulang penutupan pembahasann ini gagal juga, maka segala proses yang ada di pemerintahan akan tersendat,” jelasnya.
Meski begitu sebut Salman, roda pemerintahan tetap akan berjalan, tetapi ibarat mobil kempes ban. “Roda pemerintahan tetap jalan, namun jalannya ibarat mobil kempes ban,” sebutnya.
Salman menyebutkan, pembahasan KUA-PPAS untuk APBK Perubahan bukan menjadi sebuah kewajiban layaknya pembahasan APBK murni. Namun pembahasan tersebut dilakukan agar anggaran yang tidak terpakai pada APBK murni dapat digunakan dalam APBK Perubahan.
“Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan yang angaranya tidak terpakai, itu dibahas kembali di dalam KUA-PPAS, sehingga Kegiatan tersebut bisa dijalankan kembali,” jelasnya.
Salman menjelaskan, dirinya tidak mengetahui pasti penyebab ketidakhadiran sejumlah anggota legislatif dalam sidang penutupan pembahasan KUA-PPAS.
“Kita tidak mengetahui apa alasan mereka tidak hadir dalam sidang itu, karena tidak pernah disampaikan ke kita. Karena selama ini mereka selalu hadir ikut pembahasan di DPRK,” katanya.
Saat ditanyai mengenai kabar yang beredar bahwa ketidakhadiran anggota dewan itu ada kaitannya dengan dugaan tidak kebagian proyek aspirasi 2018, Salman mengaku bahwa ia juga pernah mendengar kabar tersebut.
“Mungkin Informasi itu memang ada, tetapi bukan secara kelembagaan. Kalau secara individu mereka mungkin ada, tetapi kita tidak tau pasti soal itu,” kata Salman.
Sementara itu, Ketua DPRK Abdya Zaman Akhli hingga berita ini ditayangkan belum bisa dikonfirmasi. AceHTrend sudah berusaha menghubunginya hingga beberapa kali melalui telepon seluler, tetapi ia tidak mengangkat teleponnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
