ACEHTREND.COM,Jakarta – Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau populer dikenal Haji Uma, turut menanggapi polemik perusahaan tambang emas PT. EMM di Beutong Banggala, Nagan Raya, Provinsi Aceh. Ia mendukung sikap Wahsna Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh dan warga Beutong Banggala, yang menolak kehafiran perusahaan tambang itu.
Dalam siaran pers yang dikirim Haji Uma ke sejumlah redaksi media, hari Jumat (14/9/2018), Haji Uma menyebutkan bahwa dirinya menerima laporan aspirasi langsung dari tokoh masyarakat Beutong Banggala terkait rencana operasi PT. EMM di Kawasan Beutong Banggala, Nagan Raya.
Dalam laporan yang disampaikan salah satu tokoh yang mewakili masyarakat setempat, mereka secara tegas menolak kehadiran PT. EMM di Beutong Banggala. Alasan mendasar adalah potensi kerusakan lingkungan dan ekosistem, selain itu kekhawatiran paling besar adalah hancurnya sejumlah situs sejarah termasuk makam ulama yang lokasinya masuk dalam area eksploitasi tambang emas PT. EMM.
Atas dasar laporan dan penolakan masyarakat setempat dengan alasan yang cukup mendasar tersebut, pemerintah sebagai otoritas pemberi izin eksploitasi wajib untuk meninjau kembali proses perizinan usaha tambang bagi PT. EMM.
Haji Uma juga mendukung penuh aspirasi masyarakat setempat dan meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat sebagai dasar pertimbangan pemberian izin usaha bagi PT. EMM.
“Dari dasar alasan penolakan masyarakat, maka Pemerintah Aceh maupun Pemkab Nagan Raya tidak boleh menutup mata. Jika izin diberikan sepihak tanpa mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, maka potensi konflik dengan msyarakat nanti berpeluang terjadi. Apalagi beredar banyak sikap penolakan juga disampaikan banyak pihak lain, termasuk WALHI yang concern di isu lingkungan,” ujar Haji Uma.
Haji Uma melanjutkan bahwa dari laporan yang diterimanya serta informasi yang dikumpulkan, bahwa lokasi tambang PT. EMM berada di area Kawasan Ekosistem Leuser serta sejumlah situs bersejarah terutama makam ulama setempat. Hal ini tentu akan berdampak bagi lingkungan serta akan sangat merugikan Aceh dengan hancurnya situs sejarah dan makam ulama oleh kehadiran PT. EMM.
Haji Uma berjanji akan mempelajari lebih jauh terkait masalah izin usaha tambang PT. EMM dan akan berusaha menyuarakan masalah ini di Komite II DPD RI yang membidangi masalah ESDM serta memyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian terkait, yakni Kementerian ESDM.
