Safwan Idris dan Luka Aceh

Persoalan Aceh diyakini takkan tuntas bila pemerintah menanganinya secara represif. Karena itu, jalan yang terbaik adalah menggelar dialog dengan berbagai pihak. Dalam dialog itu mestilah semua pihak bersedia mundur selangkah agar dicapai titik temu yang terbaik.

Pandangan itu disampaikan oleh Safwan Idris, saat itu Rektor IAIN Ar Raniry. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Dayan Dawood, Rektor Unsyiah kepada media yang dipublish pada Senin, 6 Desember 1999 oleh Harian Serambi dengan wartawan berkode Y.

Keduanya mengusulkan jalan dialog yang mengikutsertakan pihak internasional, bukan melalui jalan militer.

“Jangan ada lagi tindakan yang berbau militeristis. Bukan masanya dilakukan pendekatan keamanan dalam meredam setiap gejolak, karena penggunaan senjata tidak akan menyelesaikan masalah…” kata Safwan Idris saat itu.

“Tindakan represif itu tidak boleh terjadi, dan saya tidak setuju,” kata Dayan Dawood seraya mengajak agar jangan lagi lakukan kekerasan-kekerasan yang membuat masyarakat jadi korban, tapi ciptakan kedamaian untuk kemaslahatan masyarakat.

Sayang, Sabtu pagi, 16 September 2000 Safwan Idris rubuh akibat ditembak oleh dua orang tak dikenal yang mendatangi rumahnya di Kopelma Darussalam, Banda Aceh. 

Safwan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan berbagai kalangan, termasuk dengan kalangan pemuda, mahasiswa dan santri yang saat itu dengan vokal menyuarakan tuntutan referendum.

Di harian Waspada, Wakil Ketua Majelis Ulama Aceh itu juga sempat memberi komentar terkait tuntutan referendum dengan opsi merdeka. “Itu kan hak rakyat Aceh meminta, sedangkan kewajiban penguasa memikirkannya,” kata Safwan kepada Waspada usai menutup Kongres Mahasiswa Indonesia di Banda Aceh,Sabtu (11/12/1999).

Satu tahun kemudian Rektor Unsyiah pula yang rubuh diujung senjata. Kamis 6 September 2001 sekitar pukul 14.50 WIB, saat dalam perjalanan pulang dengan mobil dinasnya, sedan Corona hitam BL 415 AH dari kampus Unsyiah Darussalam Dayan Dawood dibunuh.

Berbeda dengan Safwan Idris, Dayan Dawood lebih mengedepankan dialog dan menilai referendum justru merugikan rakyat. Dalam analisa Dayan Dawood, jika terjadi referendum dengan opsi merdeka maka Aceh akan sulit mengelola SDAnya.

Kala itu juga terjadi perbedaan pendapat, bahkan ada yang menyampaikan secara terbuka dan lugas. Pandangan Dayan Dawood yang dipublish oleh media Republika 22 Januari 1999 itu mendapat protes dari seorang yang mengaku bermukim di luar negeri. Dari
Stockholm, pada 24 Januari 1999 ia menulis surat yang mengecam pandangan Dayan Dawood.

Ia menyebut pandangan rektor itu sebagai ‘inferiority complex’, merendahkan martabat rakyat Aceh dan melecehkan kesanggupan bangsa Aceh untuk mengatur dirinya sendiri.

Itu hanya satu kritik dari tiga kritik yang ditujukan untuk Dayan Dawood yang mengemukakan pandangannya tentang solusi yang lebih realistis bagi Aceh, termasuk soal otonomi dan hak istimewa.

Bukan hanya Dayan Dawood yang kritik.
Sang kritikus dari Stockholm itu juga pernah menyampaikan kritik kepada HT Johan, yang saat itu menjadi Ketua DPRD.

Melalui Surat Terbuka sang kritikus itu menyoal pernyataan HT Johan yang dimuat di Waspada yang menyatakan empat juta rakyat Aceh setia 100 persen dan tidak ingin berpisah dari republik Indonesia.

HT Johan menyampaikan hal itu usai 39 Tokoh Aceh berdialog dengan Presiden BJ Habibie mengenai keadaan di Aceh pada saat itu.

Untuk mematahkan argumen HT Johan, sang pengkritik malah mengajukan yang disebutnya hasil polling media Reuters. Menurutnya, delapan dari sepuluh (80 persen) rakyat Aceh meyokong Gerakan Aceh Merdeka. Hasil polling media Reuters ini disebut mendapat pengakuan dari Amnesty International dan Asia Watch.

Beruntung saat itu belum dikenal perang hoax sehingga semua informasi membutuhkan saringan pribadi masing-masing. Beruntung juga belum ada media sosial. Tapi, diskusi via group email juga berlangsung panas.

Sebagaimana diketahui, HT Johan lebih dahulu dibunuh sebelum Dayan Dawood. Mayjen TNI (Purn) H Teuku Djohan ditembak orang tidak dikenal sekembali menunaikan sholat Magrib di Masjid Raya “Baiturrahman” Banda Aceh, Kamis (10/5/2001) malam.

Media Gatra saat itu dalam laporannya menyebut Teuku Djohan di kalangan masyarakat Aceh dikenal sebagai tokoh yang ramah, berwibawa dan disegani, sehingga pernah menduduki beberapa jabatan penting/strategis, baik dalam pemerintahan sipil maupun militer.

Lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1961 di Magelang itu, pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Aceh (1997-1999), Wakil Gubernur Aceh (1987-1992), dan terakhir menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Aceh serta anggota MPR RI utusan daerah. 

Ada satu lagi tokoh Aceh yang juga dibunuh, yaitu Teungku Nasiruddin Daud, anggota DPR RI. Salah seorang pimpinan Pansus Aceh yang bertugas mengungkap kejahatan DOM ini dibunuh pada 31 Januari 2000, di Sibolangit Sumatera Utara.

Sekedar pengingat, pada periode 1999- 2001 sudah ada tiga Presiden RI, yaitu Habibie, Gus Dur dan Megawati. Pada saat itu, yang menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia sampai Februari 1999 adalah Wiranto. Wiranto kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hingga 15 Februari 2000 dan digantikan oleh Soerjadi Soerdidja hingga 23 Agustus 2000 dan digantikan oleh SBY sejak 9 Agustus 2001.