DPR Aceh Bahas Ulang Qanun Tata Kelola Dana Bagi Hasil Migas dan Otsus

Taufan Mustafa/aceHTrend

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – DPR Aceh menyetujui dua rancangan qanun inisiatif atas perubahan ketiga, yaitu terhadap qanun tata cara pengalokasikan dana bagi hasil migas dan penggunaan dana otonomi khusus dan raqan tentang pertanahan dalam rapat paripurna khusus di Gedung DPR Aceh siang tadi, Senin (17/09/2018).

Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, kepada wartawan usai paripurna khusus di Gedung DPR Aceh siang tadi mengatakan, setelah disetujui proses selanjutnya akan dibawa dalam rapat musyawarah untuk ditetapkan jadwal pembahasannya.

“Kita harapkan eksekutif dan legislatif bisa kooperatif, mudah-mudahan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan seperti beda penafsiran dan segala macam,” ujar Tgk. Muharuddin.

Kedua raqan ini diharapkan bisa segera disahkan menjadi qanun. Bila melihat dinamika di lapangan terkait qanun otonomi khusus kata Tgk Muhar, pada tahun 2008 tata cara pengalokasiannya mengacu pada RPJP Aceh dan di tahun 2013 diubah menjadi Qanun No. 2 tahun 2013.

“Pada saat itu kita coba menstransfer dengan tetap mengacu kepada RPJP, RPJM provinsi dan kabupaten/kota, polanya sebesar 60 persen menjadi kewenangan provinsi dan 40 persen ditransfer ke kabupaten/kota,” kata Muharuddin.

Pada 2016 pihaknya melakukan evaluasi karena setiap tahun ditegur oleh Mendagri.

“Karena waktu itu kita terjebak oleh kewenangan kabupaten, misalnya ada kegiatan yang ingin kita backup dari provinsi seperti masalah lingkungan, kemudian ada normalisasi saluran, yang kita coba alokasikan di APBA, ini menjadi teguran oleh Dirjen Keuangan Daerah di Kemendagri,” katanya.

Sehingga pada 2016 pihaknya merevisi aturan tersebut menjadi Qanun No. 10 tahun 2016, kembali menjadi otoritas provinsi. Namun polanya tetap sama, yaitu 40 persennya menjadi kewenanangan kabupaten/kota.

“Kemaren kita tahu itu menjadi persoalan dan ternyata menjadi tugas baru bagi provinsi, banyak paket yang bersumber dari otsus sehingga berdampak bagi terlambatnya pelaksanaan ataupun realisasi DOKA tersebut,” jelasnya.

Dengan lahirnya Qanun No 10 tahun 2016 ternyata menimbulkan penolakan dari kabupaten/kota sehingga membuat DPR Aceh mengevaluasi kembali qanun tersebut.

“Ini semangatnya adalah bagaimana agar dana otsus itu bisa berdaya guna bagi masyarakat kita, itu output-nya, itu yang harus kita pertimbangkan,” katanya.

Masukan-masukan tersebut akan dibawa ke rapat badan legislasi lalu dengar pendapat di badan musyawarah. Hari ini pihaknya sepakat merevisi qanun tersebut, sementara porsi pembagiannya nanti akan dibahas ulang, apakah perhitungannya tetap 40:60 atau 50:50.

“Yang jelas ini harus kita evaluasi,” katanya.

DPR Aceh menargetkan qanun ini bisa diselesaikan sebelum penetapan anggaran sehingga dalam APBA nanti sudah terjabarkan dengan jelas perhitungannya dan bisa langsung ditransfer.

“Raqan otsus ini akan dibahas oleh tim pansus, sementara raqan pertanahan akan dibahas di Komisi I DPRA,” katanya.

Amatan aceHTrend, sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin, didampingi Wakil Ketua Teuku Irwan Djohan dan Sekretaris Dewan Hamid Zein, diikuti seluruh anggota dewan.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK