YARA Minta Inspektorat Aceh Periksa Proses Lelang Proyek DOKA di Susoh

Safaruddin YARA (Foto: Reportase Global)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menyurati Inspektorat Aceh agar memeriksa dugaan masalah dalam pelelangan pekerjaan pengendalian banjir Krueng Susoh di Gampong Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, Senin (17/09/2018).

Pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh tahun anggaran 2018 dan dimenangkan oleh PT Putra Nanggroe Aceh dan diduga ada beberapa permasalahan.

“kami mendapat informasi permasalahan dalam pelelangan tersebut di antaranya, yaitu perusahaan pemenang tersebut dalam data isian kualifikasi tidak mengisi pekerjaan yang sedang dikerjakan, sementara perusahaan tersebut berdasarkan data pada web LPSE Kementerian PUPR untuk tahun 2018 ada pekerjaan yang sedang dikerjakan sebanyak sembilan paket, dan pada web LPSE Provinsi Aceh ada empat paket pekerjaan yang sedang dikerjakan,” ujar Safaruddin kepada aceHTrend.

Masalah lain kata Safar, juga terlihat pada kolom isian kualifikasi personil yang diduga memicu ketidakadilan.

“Informasi masuk kepada kami, perusahaan yang tidak melengkapi daftar isian tersebut langsung dicoret oleh panitia, sementara perusahaan yang dimenangkan tidak dicoret,” tambah Safar.

Dengan tidak disampaikannya daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh perusahaan yang memenangkan tender kata Safar, maka panitia pokja tidak bisa menghitung Sisa Kemampuan Paket atau SKP bagi rekanan penyedia yang ikut pelelangan tersebut.

Selain itu kata Safar, mengingat pekerjaan yang dilelang tersebut bernilai puluhan miliar dan dengan rentang waktu pengerjaan yang relatif singkat, membuat YARA meminta agar Inspektorat Aceh memeriksa proses lelang dan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Jangan sampai pembangunan di Aceh terhambat akibat banyaknya pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga menghilangkan kualitas bangunan, terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, dan merugikan daerah Aceh.”

Surat tersebut juga ditembuskan kepada KPK, Plt Gubernur Aceh, Kepala ULP Aceh, dan Kepala Dinas Pengairan Aceh selaku pihak terkait.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK