Melihat Keberagaman di Jantung Syariat Islam dari Chinatown-nya Banda Aceh

Suasana di Pasar Kartini Peunayong, Minggu, 2 September 2018. Ihan Nurdin/aceHTrend

Peunayong “Gampong Keberagaman” Kota Banda Aceh. Sebaris kalimat yang ditulis dengan style huruf kanji itu selalu menarik perhatian saya setiap kali melintasi Jalan WR Supratman Banda Aceh.

Menggantung persis di Pasar Kartini yang menghadap ke Jalan WR Supratman, tulisan itu menjadi sangat mencolok dengan background merah dan kuning. Perpaduan warna yang membuat saya seketika terbayang pada wajah-wajah bermata sipit dan berkulit kuning pucat yang sering saya temui di kawasan ini. Di bawah kalimat itu terdapat tiga logo, yaitu logo Pemko Banda Aceh, Yayasan Hakka Aceh, dan Organisasi Pemuda Peunayong.

Demi menuntaskan rasa penasaran tersebut, Minggu, 2 September 2018 lalu saya pun kembali menyusuri pasar tersebut. Hiruk-pikuk khas pasar tradisional seolah menyambut kedatangan saya pagi itu. Para pedagang dan pembeli saling bertransaksi. Para pedagang sibuk menawarkan dagangannya pada setiap calon pembeli yang melintasi lapak mereka. Pedagang cabai, bawang, rempah-rempah, ikan asin, bumbu, hingga sayur-mayur dan buah-buahan terdapat di sini. Indra penciuman saya membaui beraneka aroma yang bercampur baur.

Suasana Pasar Kartini Peunayong pagi Minggu itu terasa semakin semarak dengan puluhan lampion yang menggantung di langit-langit pasar. Pemuka agama Buddha di Banda Aceh, Willy Putrananda (57) mengatakan, lampion-lampion itu sengaja dipasang atas inisiatif etnis Tionghoa yang bermukim di Kota Banda Aceh, dan bernaung di bawah Yayasan Hakka. Tujuannya tak lain untuk mempercantik wajah pasar tersebut.

Gampong Peunayong yang masuk dalam Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu kawasan yang banyak dihuni etnis Tionghoa di Banda Aceh. “Selebihnya mereka berdomisili di Gampong Laksana, Mulia, Kampung Baru, Seutui, dan Lamteumen,” ujar Willy saat berbincang dengan aceHTrend di salah satu kedai kopi di Jalan Pocut Baren pada Senin, 3 September 2018.

Umumnya mereka berjualan sembako, mengelola studio foto dan juga perbengkelan. Tak heran bila roda pasar di Peunayong ini digerakkan bersama-sama oleh masyarakat lokal seperti Aceh, Batak, Padang, Jawa dan etnis Tionghoa. Sebagai salah satu pusat perdagangan di Banda Aceh, Peunayong seolah tak pernah berhenti berdenyut.

Di malam hari, jalan-jalan protokol di kawasan Peunayong menjadi lokasi bagi para pedagang kuliner. Sentralnya di kawasan Rex Peunayong yang menjadi salah satu pusat jajanan selera rakyat. Tujuan para pemburu wisata kuliner saat mereka bertandang ke Banda Aceh. Dengan segala kemajemukannya, wajar saja bila kawasan ini ditabalkan sebagai “gampong keberagaman”.

Bersebelahan dengan Gampong Peunayong, terdapat Gampong Mulia yang sejak 2017 lalu ditetapkan sebagai Gampong Kerukunan di Banda Aceh. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banda Aceh, Zulkifli, sekaligus Sekretaris Forum Kerukunan Umat (FKUB) Kota Banda Aceh mengatakan, Gampong Mulia dinilai memiliki kriteria ideal sebagai potret Gampong Kerukunan di negeri yang memberlakukan Qanun Syariat Islam ini.

“Gampong Mulia ini didiami oleh beragam suku dan agama, juga terdapat beberapa rumah ibadah sekaligus yang berdampingan dengan Gampong Peunayong yaitu vihara, masjid, dan gereja,” kata Zulkifli saat ditemui di kantornya di Jalan TWK Hasyim Bantamuda Banda Aceh pada Senin, 3 September 2018.

Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banda Aceh, Zulkifli. @Ihan Nurdin/aceHTrend

Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang menerapkan Qanun Syariat Islam ini memiliki empat vihara sekaligus, yaitu Vihara Maitri, Vihara Buddha Sakyamuni dan Vihara Dewi Samudra yang ada di Gampong Mulia, serta Vihara Dharma Bhakti di Gampong Peunayong. Sementara rumah ibadah umat Kristen terbagi menjadi dua, yaitu tiga gereja milik umat Kristen Protestan dan satu gereja Katolik yang berada di kawasan Simpang Lima. Tak jauh dari dua gampong ini, tepatnya di Gampong Keudah yang hanya dibatasi oleh Krueng (sungai) Aceh, juga terdapat sebuah rumah ibadah milik umat Hindu, yaitu Kuil Palani Andawer 1934.

“Ini menandakan Banda Aceh sebagai kota yang terbuka, bahkan gereja Katolik tersebut letaknya tak begitu jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, hanya terpisah dengan sungai,” kata Zulkifli.

Selama ini kata Zulkifli, masyarakat Banda Aceh yang multietnis ini hidup berdampingan satu sama lainnya. Tidak pernah terjadi gesekan antarumat beragama. Dari 271.187.000 warga Banda Aceh, 5.903 di antaranya merupakan penganut Katolik, 1.508 penganut Protestan, 1.263 penganut Buddha, dan Hindu 30 orang.

Berkaca dari sejarah kata Zulkifli, Banda Aceh sebagai kota yang terbuka terhadap keberagaman telah dimulai sejak zaman Sultan Iskandar Muda, berlanjut di masa Belanda, hingga Jepang. Bahkan Sultan Iskandar Muda pernah menjalin hubungan khusus dengan kekaisaran Cina. Bukti sejarah tersebut masih bisa disaksikan hingga sekarang berupa Lonceng Cakradonya yang ada di halaman Kompleks Museum Aceh di Gampong Peuniti.

Boy Nashruddin Agus dalam tulisannya berjudul Pechinan Peunayong untuk majalah The Atjeh Vol. 5 pada 2014 lalu menuliskan, pedagang-pedagang Cina masuk ke Aceh melalui jalur sutra dan singgah di beberapa kerajaan seperti Po-li, Lamuri, Sumunthala atau Samudra, dan Pasai. Umumnya mereka berasal dari suku Hok Kian, Hai Nan, Kong Hu, Hakka, dan Khek.

“Jadi bisa dikatakan hubungan pertama Aceh dengan luar negeri yaitu dengan bangsa Cina,” tulis Boy dalam laporannya mengutip pernyataan dosen Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, A. Rani Usman yang membuat disertasi khusus mengenai pola komunikasi serta budaya yang ditinggalkan pedagan Cina di Aceh dengan judul Etnis China Perantauan di Aceh.

Peunayong telah lama dikenal sebagai kawasan Chinatown-nya Banda Aceh. Sejak masa Belanda. Masih berdasarkan lansiran majalah The Atjeh, para pedagang asing seperti dari Arab, Persia, Pegu, Gujarat, Turki, Bengali, Tionghoa, hingga Eropa awalnya dipusatkan di kawasan Ulee Lheue. Mereka lantas diberi izin mendirikan tangsi atau barak di kawasan utara Ibu Kota Banda Aceh, yaitu Peunayong.

Belakangan setelah Belanda menguasai Banda Aceh, pedagang Cina yang telah mendirikan tangsi dagang di sepanjang jalur Krueng Aceh diberdayakan karena dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian. Mereka ditempatkan sebagai warga kelas dua dalam struktur masyarakat pemerintahan Hindia Belanda. Orang-orang Tionghoa ini diwajibkan melapor kepada pemerintah dan dimasukkan dalam warga Aceh. Karena simpatinya, Belanda lantas memfungsikan kembali Peunayong sebagai Chinizen Kamp alias wilayah pecinaan. Wilayah ini masih tetap eksis dan menjadi salah satu kawasan perdagangan di Kota Banda Aceh.

FKUB Banda Aceh terus melakukan sosialisasi dan dialog-dialog lintas agama maupun organisasi masyarakat agar kerukunan yang telah tercipta ini terus terjaga. Jika terjadi gesekan-gesekan pihaknya selalu mengedepankan musyawaran dan koordinasi. “Bukan eksekusi,” kata Zulkifli menegaskan.

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh beranggotakan para utusan dari lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. FKUB melakukan sosialisasi kepada para siswa melalui program Saweu Sikula, untuk menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi.

“Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi menjadi barometer bagi kabupaten/kota yang ada di Aceh. Kita mengupayakan Banda Aceh jadi role model sesuai visi misi terciptanya Kota Gemilang dalam Bingkai Syariat Islam, yang mengayomi dan melindungi umat-umat nonmuslim,” kata Zulkifli.

Namun Zulkifli memberi catatan, toleransi yang dibangun merupakan hubungan sosial kemasyarakatan sementara dalam hal menjaga kemurnian akidah tidak ada tawar menawar.

Kenyamanan tinggal di Banda Aceh juga diakui oleh Willy Putrananda. Selaku pemuka agama Buddha dan anggota FKUB Banda Aceh, Willy yang lahir di Kampung Pasir, Meulaboh, Aceh Barat kemudian hijrah ke Banda Aceh ini tak pernah bosan mengingatkan kelompoknya agar bisa beradaptasi di tengah kemajemukan warga Banda Aceh. Mereka sama sekali tak terusik dengan Qanun Syariat Islam yang diterapkan di Banda Aceh.

“Syariat Islam sangat mendukung kami. Setiap Jumat misalnya, saat orang-orang muslim menutup toko-tokonya untuk melaksanakan salat Jumat, kami juga melakukan kebaktian,” ujar Willy.

Willy yang lahir, besar, dan tinggal di Aceh ini sangat fasih berbahasa Aceh. Ia bahkan menguasai bahasa Jamu dan Kluet yang dituturkan mayoritas masyarakat di barat selatan Aceh. Ia terbiasa berbaur dengan lingkungan sekitarnya sejak di Meulaboh. Tak canggung terlibat dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan. “Kalau ada orang meninggal kita bantu gali kubur juga, makan kuah tuhe sama-sama, bantu cari kayu untuk kenduri,” ujarnya.

Anggota FKUB Banda Aceh dari pemuka agama Buddha di Banda Aceh, Willy Putrananda. @Ihan Nurdin/aceHTrend

Sebagai orang yang pernah tinggal di beberapa tempat di Aceh seperti Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, dan sering berkeliling Aceh karena pernah bekerja di showroom mobil, hingga akhirnya menetap di Banda Aceh, Willy paham betul bagaimana tatanan sosial di masyarakat Aceh.

“Toleransi di Aceh sangat bagus. Aceh nggak pernah mempermasalahkan isu agama,” ujar ayah dua anak ini.

Ia juga kerap mempromosikan Aceh sebagai daerah yang aman dan nyaman untuk dikunjungi oleh nonmuslim, walaupun dalam praktiknya menerapkan qanun atau perda syariat Islam. Suatu ketika ia pernah mengundang rekannya sesama bante (pemuka agama Buddha) asal Surabaya ke Aceh. Awalnya bante tersebut ragu dan menolak undangannya. Namun Willy bersikukuh mengundang rekannya tersebut agar bisa melihat Aceh secara langsung. Bukan hanya mendengar kabar tentang Aceh dari media-media saja.

“Setelah dia sampai ke Banda Aceh, saya bawa dia ke pasar Peunayong, ke pasar Lambaro. Saya biarkan dia berinteraksi langsung dengan masyarakat di sini. Saya bawa ke Sigli, Sabang, sampai ke Lhokseumawe dan Bireuen. Berubah total pandangannya tentang Aceh. Jadi, mereka itu harus tahu Aceh,” katanya penuh semangat.

Berbicara toleransi kata Willy, haruslah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Hal itu ditunjukkan dengan ketulusan hati dan sikap yang terbuka. Ia juga kerap mengingatkan agar umat Buddha di Banda Aceh tidak bersikap ekslusif karena pemerintah sudah memberi ruang keterbukaan.

Dalam hal kebudayaan misalnya, perayaan Imlek yang saban tahun dirayakan masyarakat Tionghoa menjadi atraksi budaya yang menarik bagi warga Banda Aceh. Pertunjukan kesenian barongsai berhasil mencuri perhatian warga kota. Barongsai juga pernah ditampilkan di car free day Banda Aceh. “Selama atraksi ini dinikmati sebagai pertunjukan seni tidak masalah. Saya pernah melihatnya di car free day saat peringatan Hari Harimau Sedunia. Jadi penampilan seni barongsai itu selain menghibur bisa digunakan sebagai alternatif kampanye dan sarana edukasi terhadap perlindungan satwa,” kata Ayu ‘Ulya, salah satu warga Banda Aceh.

Hal yang sama juga berlaku bagi penganut agama Hindu selaku pemeluk agama paling minoritas di Banda Aceh. Sejak 2013 lalu penganut agama Hindu di Banda Aceh rutin merayakan Thaipusam setiap bulan April. Perayaan sebagai bentuk penghormatan pada Dewi Muruga ini pun menjadi atraksi budaya bagi wisatawan di Banda Aceh. Dua perayaan dari umat lain ini menguatkan betapa terbukanya masyarakat Kota Banda Aceh terhadap perbedaan dan keberagaman.

Terkait keberagaman ini, ada keunikan lain yang bisa disaksikan di Kota Banda Aceh tiap bulan Desember tiba. Setiap 26 Desember masyarakat Aceh, khususnya warga Kota Banda Aceh memperingati peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi pada 2004 silam. Hari itu dua kuburan massal yang ada di Ulee Lheue Banda Aceh dan di Gampong Siron, Aceh Besar menjadi tujuan berziarah masyarakat. Tak terkecuali bagi masyarakat etnis Tionghoa yang berbeda keyakinan dengan mayoritas warga Banda Aceh yang muslim. Di tempat itu mereka mendoakan arwah keluarganya yang diyakini dikuburkan di kuburan massal tersebut.

“Bahkan ada satu orang kita yang ditemukan di Lhokseudu, Aceh Besar dikuburkan oleh orang muslim di sana. Dia suka mancing, waktu kejadian itu sedang memancing di Lhokseudu,” kata Willy.

Eksistensi kawasan Peunayong Banda Aceh sebagai simbol keberagaman, dan Gampong Mulia sebagai gampong kerukunan semakin menegaskan bahwa perbedaan itu unik dan indah selama tetap dijaga dan saling menghormati.[]

KOMENTAR FACEBOOK