ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Dari total 2.360 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang terjadi sepanjang beberapa tahun terakhir di Aceh, Pegawai Negeri Sipil (PNS merupakan pihak yang paling banyak dilaporkan. Total laporan yang masuk ke PPATK hingga Juni 2018, sebanyak 706 (31,1%) dari total keseluruhan transaksi mencurigakan yang terjadi di Aceh.
Demikian data yang dipublikasikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (20/9/2018) di Banda Aceh, pada acara temu pers antara PPATK dan sejumlah awak media di Sekretariat AJI Kota Banda Aceh.
Setelah PNS, di urutan kedua ada golongan pengusaha dengan jumlah laporan 268 LKTM (11,4%), golongan pegawai swasta sebanyak 209 LKTM (8,9%), diikuti oleh pedagang 198 LKTM, pelajar 137 LKTM, Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 98, TNI/Polri 91 LKTM dan sejumlah golongan lainnya.
Wakil Kepala PPATK Dr. Dian Edana Rae, kepada wartawan mengatakan pihaknya mengawasi seluruh transaksi keuangan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Tujuannya adalah untuk mencegah money loundry dana dari kejahatan asal, untuk kemudian dipergunakan oleh pelaku tindak pidana untuk kepentingan lainnya.
BACAAN LAINNYA
![Dahlan Djamaluddin. {Ihan Nurdin/aceHTrend]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/07/dahlan-Djamaluddin-1.jpg)
![Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin. [Muhajir Juli/aceHTrend]d](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/20200914_113635-120x86.jpg)
Pun demikian, tidak semua transaksi keuangan mencurigakan adalah merupakan hasil tindak pidana. PPATK setiap menemukan kejanggalan, selalu melakukan monitoring serta analisis mendalam.
“PPATK bekerja mengejar uang pelaku kejahatan yang berupaya melakukan money loundry. Tapi yang harus menjadi pengetahuan kita, dari semua transaksi mencurigakan itu tidak seluruhnya akan menjadi kasus. Hasil analisislah yang akan menentukan semuanya,” katanya.
