Industri Kretek Indonesia, Dibantu oleh Gusdur dan Megawati, “Dibunuh” Oleh SBY

PROYEK swasembada cengkeh yang dicanangkan Soeharto pada tahun 1970-an membuahkan hasil. Selain terjadi perluasan lahan yang signifikan, produksi cengkeh nasional juga berhasil ditingkatkan secara fantastis. Jika pada tahun 1970 luas lahan cengkeh hanya 82.387 hektar, maka pada tahun 1990-an luas areal lahan cengkeh bisa ditingkatkan menjadi 724.986 hektar. Ini berarti produksi cengkeh juga berlipat ganda hingga hampir sepuluh kali lipat. Proyek ini juga mengukuhkan Indonesia pada posisi negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, melampaui Zanzibar dan Madagaskar.

Dengan demikian, industri kretek Indonesia semakin tinggi kandungan lokalnya. Bahkan hingga kini, 96 persen bahan baku kretek bisa dipenuhi dari potensi sumber daya dalam negeri. Industri kretek kemudian menjadi industri unggulan mandiri, yang bahan bakunya tidak tergantung lagi pada impor. Bahkan industri kretek menjadi industri dalam negeri yang terbukti paling tangguh dalam menghadapi krisis moneter yang melanda dunia, termasuk ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997.

Namun kini, kretek harus berhadapan dengan kekuatan asing yang bermaksud membunuhnya. Tersebutlah agenda global anti-tembakau dengan Proyek Prakarsa Bebas Tembakau (Tobacco Free Inisiative) WHO. Prakarsa ini merupakan salah satu dari tiga Cabinet Project yang diprioritaskan WHO yang secara resmi diluncurkan bulan Juli 1998. Misi dari prakarsa ini adalah mengontrol perdagangan tembakau tembakau dunia melalui kebijakan regulasi nasional.

Proyek ini memberikan gambaran konkret dari perubahan arah kebijakan WHO, untuk mulai merambah ke dalam ranah politik, dan menjadikan masalah kesehatan publik (public health) sebagai agenda politik, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional. Proyek ini juga menekankan pentingnya menggalang kekuatan dukungan lewat apa saja, misalnya badan-badan PBB, institusi finansial internasional, civil society, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum.

Selanjutnya WHO menetapkan arah strategis sebagai berikut: Pertama, WHO mengembangkan dirinya jadi badan internasional yang memiliki otoritas untuk mengatur gaya hidup warga masyarakat dunia. Kedua, mendorong lahirnya rezim kebijakan kesehatan (health policy) yang berusaha menentukan gaya hidup ideal menurut versi WHO, di antaranya larangan merokok. Ketiga, menempatkan tembakau sebagai sumber dari segala penyakit, kematian berjuta manusia, dan kehancuran ekonomi.

Hipotesa mutakhir dari tiga langkah strategis WHO tersebut adalah dengan menyebut kebiasaan merokok sebagai suatu penyakit yang harus diobati. Ini berarti WHO telah memperlakukan para perokok sebagai orang sakit. Asumsi ini bisa kita dapat dari penggunaan istilah-istilah seperti “terapi”, “cessation”, “medical treatment”, dan regulasi beserta tindakan pengisolasian untuk para perokok. Perlu dicatat, menyatakan merokok sebagai penyakit dan memperlakukan para perokok sebagai orang sakit akan membawa konsekuensi tentang upaya penyembuhan bagi para perokok.

Di sinilah kebohongan WHO bisa dikuak. Dengan menyebut merokok adalah penyakit maka diperlukan treatment khusus dan obat-obat Nicotine Replacement Therapy (NRT) untuk membebaskan para perokok dari penyakit itu. Inilah misi penting tersembunyi yang diemban WHO, di mana dia harus memasarkan treatment dan obat-obat NRT yang diproduksi dan dijual oleh korporasi-korporasi farmasi multinasional, ke seluruh negara-negara yang ada di dunia. Kepentingan industri farmasi dunia, berada di balik WHO. Mereka mengendalikan WHO agar bisa mengatur negara-negara di dunia untuk mengeluarkan aturan tentang rokok yang menguntungkan industri farmasi secara material.

Di Indonesia, WHO yang jadi agen industri farmasi berhasil memaksa pemerintahan Presiden Habibie untuk mengeluarkan PP 81/1999, yang menandai ditabuhnya era perang global terhadap tembakau di Indonesia. Keluarnya PP tersebut, bukan saja mewakili kepentingan industri farmasi dunia, tetapi juga mewakili kepentingan 2 perusahaan rokok putih, yaitu BAT dan Philip Morris. Rokok putih diuntungkan dengan adanya PP tersebut, sebab di sana juga diatur tentang batas maksimal kandungan nikotin dan tar yang hanya bisa dipenuhi oleh rokok putih, bukan kretek.

PP warisan Habibie tersebut lantas diamandemen oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur melihat adanya pasal tentang kandungan tar dan nikotin akan membahayakan kehidupan dan masa depan kretek. Maka PP 81/1999 tersebut selanjutnya diamandemen dan digantikan dengan PP 38/2000, yang mengatur masa penyesuaian kadar nikotin dan tar dalam sebatang rokok. Di mana bagi rokok putih diberi waktu 2 tahun, sigaret kretek mesin (SKM) diberi waktu 7 tahun, dan sigaret kretek tangan (SKT) diberi waktu 10 tahun untuk penyesuaian.

Sekalipun PP 38/2000 tersebut juga memberikan kelonggaran bagi industri kretek, namun Presiden Megawati melihat PP itu masih berpotensi mengubur industri kretek nasional. Maka melalui PP 19/2003, Presiden Megawati melakukan amandemen terhadap PP 38/2000. Dalam amandemennya, aturan mengenai batasan kandungan nikotin dan tar, dihapuskan sama sekali. Namun perusahaan rokok dan kretek tetap diwajibkan untuk mencantumkan kadar kandungan nikotin dan tar pada tiap kemasannya. PP 19/2003 ini menjadikan industri kretek, bisa bernafas lega kembali.

Namun demikian, industri farmasi dan industri rokok putih tetap saja menyuarakan isu tentang perlunya pengontrolan terhadap tembakau dengan kepentingan yang tetap sama yakni mengubur industri kretek selamanya. Mereka membiayai berbagai lembaga dan perorangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kontrol terhadap tembakau. Dalam sekejap di Indonesia bermunculan tokoh-tokoh anti-tembakau, yang menyuarakan spekulasi bahaya tembakau bagi kesehatan. Kampanye anti-tembakau untuk beberapa saat bisa bersuara lantang tanpa tandingan. Hingga akhirnya asumsi bahwa tembakau berbahaya bagi kesehatan dan penyebab kematian, nyaris mendapat pembenaran secara umum.

Hasil kampanye dan lobi-lobi yang dilakukan kelompok anti-tembakau ini pun pada akhirnya menuai hasil. Dalam waktu singkat, belasan provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang intinya melarang aktivitas merokok pada kawasan-kawasan tertentu. Hebatnya lagi, perda-perda anti-rokok ini juga mencantumkan sanksi denda dan pidana penjara bagi siapa pun yang melanggarnya. Akibatnya, kehidupan perokok jadi semakin terancam, perokok bisa saja jadi pesakitan dan harus meringkuk di penjara hanya karena ketahuan merokok pada tempat yang salah. Kehadiran perda anti-rokok semacam itu dimaksudkan untuk makin mempersempit ruang gerak perokok.

Belum cukup dengan itu, pemerintah RI selanjutnya mengeluarkan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal mengenai rokok, adanya pasal-pasal tentang rokok dalam UU Kesehatan tersebut semakin menunjukkan kesaktian WHO dalam mengintervensi produk perundangan Indonesia. Asumsi WHO bahwa “kebiasaan merokok” itu sendiri adalah suatu “penyakit” dengan sendirinya telah mendapat pembenaran dari pemerintah.

Paralel dengan asumsi WHO dan sebagaimana lazimnya proyek pemberantasan suatu penyakit atau epidemi, maka pemberantasan rokok menjadi sah untuk dilakukan. Sebab, rokok adalah biang dari penyakit merokok. Namun akal sehat kita akan memberitahu kita, bahwa asumsi WHO tersebut mengada-ada dan hanya mewakili kepentingan industri farmasi guna memasarkan produk treatment untuk menggantikan rokok. Sebab treatment yang diproduksi industri farmasi tersebut, anehnya juga berbahan nikotin. Suatu zat yang sama, dan ada pada kandungan rokok.

Ironis memang, kretek sebagai suatu industri unggulan dan orisinil karya anak bangsa yang menggunakan bahan baku lokal serta tahan terhadap krisis, harus dikebiri dengan berbagai peraturan yang didasarkan pada asumsi dan kepentingan asing. Sektor industri yang jadi topangan hidup jutaan orang di Indonesia, dipaksa takluk pada kepentingan asing dengan memanfaatkan antek kolaborator dalam negeri. Kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu terhadap industri kretek menunjukkan manifestasi kebodohan yang menyedihkan. Sebab, pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pun, memiliki perhatian tinggi dan berusaha mengembangkan potensi industri kretek ini, mengingat manfaat sosial dan ekonomi yang dibawanya bagi masyarakat luas.

Dikutip dari Membunuhindonesia.net, artikel: Pasang-Surut Kretek Sejak Hindia Belanda Hingga Rezim SBY.
Ilustradi dikutip dari bolehmerokok.com

KOMENTAR FACEBOOK