Peringatan, Dana Otsus Masuk Dalam Radar PPATK

APAKAH Dana Otsus Aceh dipakai dengan sebenarnya?

Pertanyaan ini disampaikan Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae saat bersilaturahmi dengan sejumlah jurnalis di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, sekaligus menyosialisasikan rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Banda Aceh, Kamis (20/9/2018)

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari 100 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang mereka terima setiap hari, beberapa laporan di antaranya diterima dari Provinsi Aceh.

Meski disebut bahwa laporan transaksi mencurigakan ini belum bisa dipastikan sebagai tindak kejahatan pencucian uang namun Aceh haruslah waspada, segera menjauh dari tindak pencucian uang.

Disebutkan, hasil dari National Risk Assessment menempatkan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat risiko menengah terhadap terjadinya tindak pencucian uang.

Kedua, tren cenderung meningkatnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di wilayah Aceh. Selanjutnya, hasil dari indeks persepsi publik Indonesia terhadap rezim APU-PPT menunjukkan angka yang belum memuaskan.

Disampaikan juga, data yang ada di PPATK mencatat 2.360 LTKM dari wilayah Aceh atau menempati posisi ke-15 dari 34 provinsi. Sementara nominal transaksi LTKM tertinggi menyentuh angka Rp 40 miliar, dengan mayoritas terkait tindak pidana narkotika, penipuan, dan korupsi.

Ditekankan oleh Dian, meski posisi Aceh dikatagorikan pada daerah dengan risiko menengah. Namun ini berpotensi ke arah yang tinggi, apalagi Aceh memiliki dana otsus yang dapat disebut lebih besar dibandingkan daerah lain.

“Kerja kita, kerja intelijen, kita bekerja di belakang layar. Lalu, PPATK juga bekerja melacak pengungkapan jaringan narkoba, dalam beberapa kasus, PPATK sudah berhasil membongkar transaksi keuangan narkoba dalam jumlah triliunan rupiah bersama BNN,” katanya.

Jadi, mari kita himbau kepada seluruh pejabat publik, pengusaha, dan lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pihak PPATK menegaskan bahwa lembaganya memiliki database keseluruhan anggota partai politik, pejabat publik, pengusaha dan warga negara yang dianggap penting. []