Oleh Martunis*)
Sejak Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa pada Tahun 2014, maka telah adanya suasana baru di desa. Pengakuan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan berskala lokal (Subsidiaritas) merupakan azas utama dari UU Desa.
Wujud dari pengesahan UU Desa adalah pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk merencanakan, melaksanakan serta mengawasi jalannya pembangunan. Pemerintah berharap dengan adanya Dana Desa (DD) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di desa serta dapat mengurangi angka kemiskinan dan untuk menekan arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan proses pengelolaan DD agar tepat pada sasaran melalui pelatihan-pelatihan dan peningkatan peran serta Pendamping Desa (PD) sebagaimana tertuang dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015. Program pembangunan desa seperti pembukaan jalan usaha tani, pembangunan jalan rabat beton, peningkatan sarana dan prasarana ibadah dan pembangunan gedung lainnya terus dilakukan. Di sisi
pemerintah juga menganjurkan desa membuat embung desa, dan juga terus menggenjot fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
Tujuan utama dari peningkatan peran BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Jika dilihat di sisi pembangunan sumberdaya manusianya, pemerintah memberikan pengalaman kepada pemerintah desa bagaimana mengelola keuangan dengan baik mulai dari merencanakan, melaksanakan dan melaporkan melalui dokumen perencanaan dan RPJM, RKP dan APBDES. Pemerintah di desa juga diharapkan bisa mengelola DD dengan baik dengan memaksimalkan potensi lokal di desa secara sustainable untuk menjadikan desa yg mandiri.
Sebagaimana kita ketahui bahwa trimarta pembangunan desa ada tiga yaitu
Jamu wiradesa, bumidesa dan lingkar budaya desa. Dengan ada trimatra pembangunan desa diharapkan dapat bersinergi untuk menuju desa yang berdaulat dan mandiri. Untuk pelayanan sosial dasar juga diharapkan menjadi perhatian yang serius dari dana desa seperti peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini, pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah dan memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan di desa.
Dana desa juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan di desa melalui peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga akan melahirkan manajemen pemerintahan yang bagus di desa. Hal itu bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop.
Kita berharap dengan adanya dana desa bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa untuk menuju desa yang mandiri dan terbebas dari kemiskinan.
*)Penulis adalah Pendamping Desa Pemberdayaan kecamatan Samadua Aceh Selatan.
