Campur Sari Saran Penguatan Syariat Islam di Aceh Besar

Penulis Usman, M.Si*)

PELAKSANAAN Syariat Islam adalah menjadi keharusan di Kabupaten Aceh Besar, karena Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang notabane malaksanakan syariat Islam sesuai dengan perda No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Apalagi di periode ini yang memegang tampuk kekuasaan adalah kalangan pesantren.

Artinya pasti bakal ada terobosan kebijakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar. Selama ini pemerintah baik bupati dan wakil bupati hadir dalam berbagai komunitas masyarakat, selalu menyampaikan keseriusan mereka dalam implementasi syariat islam. Di antara respon cepat yang dilakukan bupati dan wakil bupati adalah wajib memakai jilbab bagi pramugari pesawat yang mendarat di bandara Blang Bintang yang merupakan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kebijakan ini jadi sorotan media-media nasional dan lokal, ini sebagai bukti bahwa Mawardi konsisten ingin menjalankan syariat islam. Kemudian yang kontroversi juga dilakukan oleh Waled (Wakil Bupati Aceh Besar) dalam pernyataan beliau tidak akan menuruti peraturan menteri agama berkaitan dengan volume azan, yang mendapat respon masyarakat luas di Aceh Besar. Statement Wabup Aceh Besar ini merupakan salah satu tindakan yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Aceh Besar dalam menjalankan syariat Islam di bumi Aceh Besar.

Dua kebijakan sebagai terobosan yang dilakukan orang no 1 dan 2 Aceh Besar mendapat beragam pendapat, ada yang pro dan kontra. Pada prinsipnya masyarakat berharap pada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Konsisten dalam pelaksanaan syariat Islam. Tidak hanya pada kebijakan pengaturan jilbab dan suara azan saja. Tentunya pelaksanaan syariat Islam tidak hanya seputar khamar, zina, judi, jilbab.

Menurut pemahamam dan hemat penulis banyak persoalan persoalan yang paling substansi yang sangat memdesak yang harus dilakukan pemkab, misal penguatan pendidikan agama Islam (Aqidah, Akhlak, dan Hukum), karena kondisi sosial masyarakat dalam pemahaman agama era milrnium sekarang sangat terbatas, apalagi kondisi pemuda Aceh Besar sudah mulai meninggalkan indentitas keacehannya. Ditambah lagi gaya hidup yang semakin kapitalisme, semua identik dengan matrialisme, dan sosialita ala zaman now akan berdampak pada pelaksanaan syariat islam.

Hukum cambuk diterapkan namun efek jera belum ada, dapat dibuktikan dengan berbagai pelangar syariat dilakukan para muda mudi. Kenapa hal ini terjadi bisa jadi lebih duluan penerapan hukum daripada pemahaman dan pendidikan islam yang terlupakan. Sehingga pada point ini, pendidikan terhadap mengapa mereka tidak boleh melanggar syariat, itu amat sangat penting ketimbang hukuman cambuk.

Ditambah lagi dengan berbagai perangkat hukum yang berbenturan dengan hukum Nasional, persoalan anggaran terbatas wilayah Aceh Besar sangat luas, sehingga peran WH terbatas dan juga persoalan SDM. Apa bila Aceh Besar benar-benar serius dalam pelaksanaan syariat harus siapkan anggaran, SDM, dan konsisten dalam pembangunan manusia seutuhnya dengan pendidikan Islam. Karana pendidikan merupakan basis penting untuk suskses dalam melaksankan syariat Islam secara komprehensif.

Selanjutnya jika pemerintah konsisten dengan pelaksanaan syariat Islam, Aceh Besar harus benar-benar berbenah dengan program penguatan ekonomi masyarakat. Penguatan ekonomi rakyat sebagai penunjang syariat Islam berjalan dengan baik. Pemkab harus mampu membuat rakyat troe (kenyang). Caranya dengan koosep ekonomi rakyat, sektor sektor yang memguntungkan Aceh Besar adalah parawisata, perikanan, perkebunan dan pertanian. Kalau konsep ini kelas dan konsisten program membangun ekonomi rakyat, akan berdampak positif dalam penerapan syariat islam. Kalau peluang-peluang kerja dan penguatan ekonomi rakyat tidak berjalan, maka tingkat kriminilitas akan meningkat, karena masyarakat butuh ketercukupan untuk hidup, ketika pemerintah gagal akan berdampak pada meningkatnya pengagguran, kriminalitas, menjadi bandar narkoba dan berbagai macam perbuatan melanggar syariat Islam. Jadi pemkab harus mampu membuka lapangan kerja, harus mampu memberdayakan masyarakat di sektor tertentu dan konsisten.

Terahir menurut hemat penulis adalah kebijakan politik anggaran, pihak eksukutif dan legeslatif harus bersepakat dengan mendorong jalannya syariat Islam melalui kebijakan politik anggaran. Tidak bisa dinafikkan bahwa untuk menjalankan pendidikan yang berbasis Islam sebagai modal utama dan juga model dalam menjalankan syariat islam membutuhkan anggaran. Sehingga pada aspek anggaran ini sangat ditentukan ke mana arah kebijakan politik anggaran Aceh Besar. Sehingga semua lini mendukung pelaksanan syariat Islam, terutama kebijakan politik anggaran yang akan menjadi penentu dalam merealisasikan pelaksanaan syariat secara nyata, tidak hanya sebatas program semata.


*)Wakil Rektor bidang Akademik Universitas Abulyatama, Aceh.

Sumber foto: Rindumesjid.com

KOMENTAR FACEBOOK