DPRA Terima Masukan untuk Raqan Penanaman Modal

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Penanaman Modal, di gedung utama DPRA, Rabu (26/9/2018). aceHTrend/Taufan

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Komisi III DPRA yang membidangi Keuangan dan Investasi, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Penanaman Modal. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung utama DPRA, Rabu (26/9/2018).

“RDPU hari ini mengudang semua instansi terkait untuk memberikan pendapat pandangan sesuai dengan permasalahan yang ada di sektor mereka masing-masing untuk penyempurnaan rancangan qanun ini,” kata Ketua Komisi III DPRA, Effendi, kepada wartawan usai rapat tersebut.

Menurutnya, semua masukan ini dalam gambaran umum draf rancangan qanun sebagian sudah ada, apabila belum ada, itu semua bisa dimasukkan dalam finalisasi raqan qanun itu nanti nya, apabila berdampak bagus tentu akan diperdalam lagi.

“Setelah rapat hari ini kita akan melakukan pembahasan dari kedua belah pihak antara legislatif dan eksekutif, masukan ini coba kita sempurnakan kalau memang itu sinergi dengan tujuan dasar qanun kita akan di tampung,” kata Effendi.

Ia menambahkan, agenda pembahasan finalisasi qanun penanaman modal ini akan dimulai nanti malam, itu juga ada tahapan lainnya seperti konsultasi untuk difinalisasi dengan kementrian, disela sela itu masih bisa dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan.

Terkait masukan masukan itu akan dikaji secara menyeluruh, semua masukan akan diakomodir selama tidak bertentangan dengan substansi yang sedang dibahas

“Selama itu masih di dalam ranah qanun yang kita bahas itu akan jadi suatu perhatian,” katanya.

Untuk KEK Arun, sambung Effendi, juga sudah memuat tentang kemudahan dan fasilitas, walaupun saat RDPU berlangsung, tidak ada yang mengusulkan untuk memberi tambahan.

“Di dalam qanun ini diberikan kemudahan untuk penanam modal, supaya dengan kemudahan ini bisa melahirkan lagi penanam modal yang baru di KEK Arun ini,” jelasnya.

Ia lanjutkan, harapannya dengan lahirnya qanun ini menjadi daya tarik bagi investor, baik lokal, nasional atapun luar negeri, dengan kemudahan yang diberikan. “Karena didalam qanun ini lebih mengatur tentang kemudahan investor masuk ke Aceh,” katanya.

Terkait masukan, tentang adanya tumpang tindih aturan antara qanun dengan regulasi pusat, bisa jadi ini ditingkat perizinan lintas sektor, misalnya pada regulasi perizinan dengan regulasi pertambangan ada hal yang sama, berarti perlu sinergitas antara satu sektor dengan sektor yang lain, antara satu kementrian dengan kementrian yang lain.

“tetapi menyangkut izin misalkan sudah ambil di provinsi tiba tiba harus ambil lagi di kabupaten, ini menjadi tujuan qanun ini untuk diseragamkan,” sebutnya.

Amatan aceHTrend.com, rapat tersebut dipimpin oleh ketua Komisi III DPRA yang didampingi oleh sejumlah anggota komisi, hadir dalam rapat tersebut diantaranya Bupati Pidie Roni Ahmad, Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin, dan sejumlah perwakilan dari Kabupaten Kota, serta perwakilan perusahaan dan Dinas Terkait.[]

Editor : Irwan Saputra