ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, bertekad akan mengambalikan lahan rakyat yang terlanjur masuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Komitmen ini masuk dalam semangat untuk menata kembali Kota Banda Aceh, demi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Dalam sambutannya pada acara konsultasi publik penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Banda Aceh, Rabu (26/9/2018) yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banda Aceh, mantan banker itu menyebutkan urbanisasi adalah suatu hal yang tidak mungkin dihindari di era berkemajuan seperti saat ini.
Pemerintah, sebagai penannggungjawab penyedia jasa administrasi dan pemerintahan, berkewajiban menata pembangunan dengan perencanaan yang matang, terukur dan tetap memperhatikan keadilan bagi rakyat.
“Penyusunan RDTR perlu diperhatikan dengan serius karena dewasa ini arus urbanisasi dan globalisasi berpengaruh besar pada lingkungan perkotaan. Tak terkecuali Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh yang juga merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata,” katanya.
Menurut Aminullah, berbagai langkah kebijakan strategis dalam menata kota harus mengacu dan memperhatikan singkronisasi dengan RTRW Kota Banda Aceh yang telah ada. “Dengan begitu, perwujudan pembangunan kota sesuai dengan rencana pola ruang serta rencana kawasan strategis kota yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Pemko Banda Aceh, katanya, terus berupaya untuk menata ulang kembali daerah-daerah yang sekarang ini masih belum terbenahi, termasuk memperjuangkan pengembalian sejumlah lahan milik masyarakat yang kini tercatat ke dalam bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Karena ada sejumlah lahan warga sudah menjadi RTH tanpa sepengetahuan warga. Ini yang akan kami perjuangkan ke Kementrian Agraria agar dikembalikan kepada masyarakat,” katanya seraya menambahkan dalam penataan ruang itu perencanaannya harus melihat jauh ke depan. “Soal pemenuhan kuota RTH, Banda Aceh berdekatan dengan Aceh Besar yang memiliki RTH cukup luas mungkin bisa menjadi pertimbangan,” katanya lagi.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Banda Aceh Gusmeri menyampaikan proses penyusunan RDTR ini telah melalui proses yang panjang. “Sebelumnya pada 2011 dan 2012, Pemko Banda Aceh sudah mulai menyusun RDTR karena RTRW Kota Banda Aceh sudah ditetapkan pada 2009.”
Dalam penyusunan dokumen RDTR, katanya, salah satu proses yang wajib dilakukan yaitu menggelar konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh komponen masyarakat, atas kebijakan rencana tata ruang secara detail yang sedang disusun oleh Pemko Banda Aceh.[]
Editor: Muhajir Juli
