Begini Kisah Dugaan Suap Ahmadi Kepada Irwandi Dalam Dakwaan Jaksa KPK

Bupati Bener Meriah Ahmadi Resmi ditahan KPK (Foto: Tribun Aceh)

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Jaksa KPK mendakwa Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah memberi uang pada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Total pemberian itu disebut jaksa Rp 1,050 miliar.

Jaksa KPK menyebut Ahmadi memberikan uang ke Irwandi sebanyak 3 kali yaitu Rp 120 juta (7/6), Rp 430 juta (9/6) dan Rp 500 juta (3/7). Dalam pemberian itu, ada peran orang-orang kepercayaan Irwandi yaitu Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri sebagai perantara.

Uang itu diberikan ke Irwandi agar proyek DOKA di Bener Meriah dapat dikerjakan rekanan dari wilayah itu. Untuk itulah, Ahmadi menemui Irwandi yang disepakatinya.

“Urusan atau pengaturan paket-paket DOKA tahun 2018, termasuk pengaturan lelang, dikoordinasikan oleh saudara Saiful, termasuk masalah penerimaan commitment fee sebesar 10 persen yang harus disetorkan oleh bupati atau wali kota yang memperoleh paket pekerjaan DOKA tahun anggaran 2018,” ucap jaksa mengutip perintah Irwandi seperti dalam dakwaan Ahmadi.

***

Untuk memperlancar urusan itu, Irwandi disebut tidak turun tangan langsung, tapi menggunakan orang lain, mulai dari staf khususnya, Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan Ahmadi melalui Muyassir selaku ajudannya.

“Bertempat di kafe Quantum Lampineung Banda Aceh, terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendri Yuzal dalam rangka menegaskan kembali kepada Hendri Yuzal untuk memprioritaskan dan memenangkan para rekanan yang ada di Kabupaten Bener Meriah dalam mengerjakan program atau kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018,” ucap jaksa.

Setelah urusan proyek dipastikan, realisasi commitment fee pun ditagih. Hendri lalu menitipkan pesan pada Muyassir untuk disampaikan ke Ahmadi.

“Muyassir menghubungi terdakwa melalui WhatsApp menyampaikan pesan Irwandi Yusuf melalui Hendri Yuzal agar terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1 miliar tersebut dengan kalimat ‘Siyap Pak, mau ngomong masalah zakat fitrah untuk lebaran ini, Pak’, ‘Satu ember dulu, Pak’,” ucap jaksa.

Pemberian uang dari Ahmadi kepada Irwandi dilakukan melalui Muyassir, sedangkan dari Irwandi melalui Saiful yang juga menggunakan tangan orang kepercayaannya bernama Teuku Fadhilatul Amri. 

***

Uang suap yang ditujukan bagi Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf didakwa juga mengalir untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Uang yang mengalir digunakan untuk pembelian seragam olahraga atau jersey dan medali.

Pada saat sebelum pemberian ketiga, ada pesan agar Ahmadi menyiapkan Rp 1 miliar karena Irwandi membutuhkannya untuk kegiatan Aceh Marathon 2018.

“Muyassir juga menyampaikan pesan Hendri Yuzal bahwa Irwandi Yusuf sedang membutuhkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk kegiatan Aceh Marathon dan meminta terdakwa untuk memenuhinya,” ucap jaksa.

Ahmadi menyanggupinya dengan memerintahkan anak buahnya menarik duit dari rekanan di Bener Meriah. Namun uang yang terkumpul pada akhirnya hanya Rp 500 juta yang tetap disetorkan ke Irwandi melalui tangan orang lain.

Sebagian uang dari Rp 500 juta itu kemudian disetorkan ke rekening bank untuk pembayaran down payment kebutuhan kegiatan Aceh Marathon. Jaksa menyebut ada 3 kali transfer yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 190 juta ke rekening dengan keterangan DP ke-2 medali
2. Sebesar Rp 173,775 juta dengan keterangan DP ke-2 jersey
3. Sebesar Rp 50 juta dengan keterangan transaksi pinjaman

“Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amri kepada Teuku Saiful Bahri,” ujar jaksa.

“Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau, menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang tunai secara bertahap,” ucap jaksa saat membacakan dakwaan bagi Ahmadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Dalam perkara ini, Ahmadi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. []