“Dianaktirikan” oleh BPJS, Fisioterapis Aceh Mengadu ke Irwan Djohan

Irwan Djohan (memakai jas) ketika menerima pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Banda Aceh, Selasa (25/9/2018) (Ist)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Sejumlah fisioterapis di Banda Aceh melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan, Selasa (25/9/2018). Mereka mengeluhkan perilaku Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), yang memperlakukan mereka “diskriminatif”.

Dalam anjangsana dengan Irwan Djohan, pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Cabang Banda Aceh, menyampaikan masalah pembatasan tindakan layanan fisioterapi kepada masyarakat oleh BPJS.

Wakil Ketua IFI Banda Aceh, Dedi Agus Fajri menyebutkan dalam aturan baru yang dikeluarkan oleh BPJS, fisioterapi merupakan salah satu dari tiga layanan yang masuk dalam aturan BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut mengatur tindakan fisioterapi dibatasi maksimal dua kali dalam sepekan.

Pembatasan ini menurut Dedi merupakan sesuatu yang keliru. ia menjelaskan fisioterapi itu tidak bisa dibatasi karena menyangkut dosis pasien. Setiap pasien memiliki kebutuhan berbeda dalam layanan fisioterapi.

“Tidak bisa dibatasi maksimal dua kali dalam seminggu. Ada yang 1-2 kali dalam seminggu sudah cukup, tetapi ada juga yang butuh penanganan hingga lebih dari 3 kali dalam seminggu, dan semua itu tentunya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan yang sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai contoh pasien post stroke yang harus mendapatkan penanganan fisioterapi setiap hari atau minimal tiga kali dalam seminggu.” kata Dedi.

Ia menjelaskan, penerapan peraturan tersebut justru akan membuat program fisioterapi menjadi tidak efektif, dan berpotensi terjadinya penyembuhan yang lebih lama serta pembiayaan yang lebih tinggi, dan menimbulkan kerugian bagi pasien.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan mengatakan, setelah menerima aduan tersebut, ia harus melakukan diskusi dengan Komisi VI DPRA, ia tidak serta merta bisa mengambil sikap.

“Saya belum bisa memberikan tanggapan dalam persoalan yang dihadapi oleh para profesi fisioterapi. Saya akan mempelajarinya lebih lanjut,” kata Irwan Djohan.

Pun demikian, ia memberikan apresiasi kepada pengurus IFI Cabang Banda Aceh, yang telah menyampaikan aspirasinya. Sebagai wakil rakyat Irwan akan menyampaikan hal tersebut ke komisi yang berwenang.

Lima Poin Usulan IFI Banda Aceh

Pada pertemuan tersebut IFI juga menyampaikan empat poin, terkait perbaikan layanan fisioterapi di Aceh, yaitu:

1. Pengurus IFI Cabang Banda Aceh mengusulkan agar Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 65 dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

2. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan standar pelayanan fisioterapi dengan melibatkan organisasi profesi,

3. Pengklaiman layanan dapat melalui dokter penanggungjawab pasien (DPJP) yang lain,

4. IFI Banda Aceh mengusulkan agar pelayanan fisioterapi diatur menjadi lebih efektif dan ideal, dengan tujuan agar pasien bisa dengan cepat tertangani,

5. Penambahan dan pemerataan fisioterapi di tingkat puskesmas atau pusat kesehatan lainnya mengingat kebutuhan masyarakat terhadap fisioterapi yang semakin meningkat.

Editor: Muhajir juli