ACEHTREND.COM, Blangpidie -Penjabat (Pj) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Yusan Sulaidi, menjelaskan, penggunaan anggaran sebesar Rp 750 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama empat hari penuh untuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan bendahara desa masih tergolong rasional.
“Dalam bimtek itu ada dua kegiatan, yang pertama pelatihan Siskeudes anggarannya Rp 3 juta. Kedua pelatihan TPK anggrannya Rp 2 juta, maka per desanya (gampong) Rp 5 juta dengan jumlah peserta 2 orang yang dikirim dari masing-masing perwakilan desa,” ungkap Yusan Sulaidi kepada aceHTrend, Kamis (26/9/2018).
Berita terkait: YARA Minta Polisi Usut Dana Pelatihan Bimtek Siskeudes di Abdya
Yusan menjelaskan, dalam pelatihan Siskeudes, total jumlah pesertanya sebanyak 304 orang terdiri dari bendahara dan operator gampong. Sedangkan untuk pelatihan TPK jumlahnya juga 304 orang terdiri dari Kaur Perencanaan dan ketua TPK masing-masing gampong.
BACAAN LAINNYA
![Matahari tenggelam yang sangat indah. [Hj. Maria Karsia]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/IMG-20200927-WA0011-120x86.jpg)
“Dalam satu pelatihan itu pelaksanaannya selama dua hari, jika dikali dua maka jumlah peserta sebanyak 608 orang, dan jika kita kalikan dua kegiatan selama 4 hari maka jumlah pesertanya sebanyak 1.216 orang peserta, dan dalam masing-masing pelatihan kita gunakan dua kelas,” jelas Yusan.
Dalam pelaksanaannya, kata Yusan, masing – masing kegiatan itu dikelola oleh dua lembaga yang berbeda. Untuk pelatihan Siskeudes dikelola oleh lembaga Lemindo, sedangkan palatihan TPK dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Rakyat Nusantara (L-PERAN).
Awalnya sebut Yusan, kedua lembaga pelatihan tersebut mengajukan proposal kepihak dinas, kecamatan dan desa. Kemudian pihak dinas hanya sebatas memfasilitasi pelatihan tersebut. Sebab jelas Yusan, sebelumnya pihak dinas sudah mendapatkan semacam teguran dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) agar pelatihan itu tidak lagi dikelola oleh pihak kecamatan.
“Dalam teguran itu, pelatihan harus dikelola oleh lembaga resmi dan narasumbernya juga harus dari pusat serta kredibel. Karena sebelumnya kegiatan Bimtek dilaksanakan oleh tim Pendampin Desa (PD) tingkat kecamatan dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Abdya,” ujarnya.
Yusan menegaskan, dalam pelaksanaan kegiatan itu yang mengelola dan memegang anggaran sepenuhnya adalah kedua lembaga tersebut. Sedangkan pihak dinas hanya sebatas memfasilitasi.
“Dan pelaksanaan itu atas persetujuan pimpinan Abdya,” sebut Yusan.[]
Editor : Irwan Saputra
