ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Cut Yusminar, mendukung adanya penentuan Wilayah Kelola Hukom Adat Laot (WK-HAL) di Aceh. Hal itu dikatakan Cut Yusminar saat menerima tim pengabdian Universitas Syiah Kuala untuk sosialisasi dan koordinasi hasil pengabdian penentuan WK-HAL di aula DKP Aceh, Kamis (27/09/2018).
“Kami terus mendukung Panglima Laot sebagai pemangku adat wilayah laut, apalagi keberadaan Panglima Laot sudah tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2010 tentang Perikanan. Bahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan Panglima Laot se-Aceh,” ujar Cut Yusminar melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend.
Baca: Dosen FH Unsyiah Ciptakan Peta Wilayah Kelola Hukom Adat Laot
Dr. M. Adli Abdullah yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, sosialisasi dan koordinasi ini untuk mencari masukan dan saran atas pengabdian yang mereka lakukan di Lhok Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.
“Kami berharap DKP Aceh dapat mengadopsi model penentuan WK-HAL yang kami lakukan. Hukom adat laot sudah lama menjadi rujukan nasional, bahkan menjadi salah satu model di dunia. Jangan kita lupakan,” ujar Adli.
Adli berharap, model WK-HAL dapat dimasukkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebagai model dan kekhususan Aceh yang berbeda dengan konsep konservasi yang dikembangkan nasional.
“WK-HAL dapat menjadi konsep konservasi laut ala Aceh,” ungkap dosen Hukum Adat Unsyiah itu.
Sekretaris DKP Aceh, Endin Sapruddin, setuju dengan konsep yang digagas akademisi Unsyiah ini. Pihaknya mengupayakan agar WK-HAL ditetapkan dalam Keputusan Gubernur agar memiliki dasar hukum formal.
Pertemuan itu turut dihadiri Dr. Muttaqin Mansur selaku pengabdi, para Kabid di DKP Aceh, perwakilan WWF Aceh, WCS, Jaringan Kuala sebagai mitra, dan Ketua Harian Panglima Laot Aceh, Pawang Baharuddin.[]
Editor : Ihan Nurdin
