Bireuen, yang merupakan kabupaten yang pertamakali menyelenggarakan hukum cambuk bagi warganya yang melanggar Qanun Syariat Islam, kembali dibincangkan publik dunia, setelah terbitnya imbauan, yang salah satu poinnya adalah melarang perempuan dan laki-laki non mahram, duduk semeja di warung kopi.
Lalu, apakah dengan adanya imbauan tersebut, warung kopi di sana mati? ataukah dipatuhikah imbauan tersebut? Tentu saja tidak, berikut laporan perjalanan wartawan aceHTrend, kala singgah di Bireuen, ketika hendak menuju Aceh Tengah, beberapa waktu lalu.
Kabupaten Bireun mempunyai peraturan tentang standarisasi warung, kafe, dan restoran, yang harus menyesuaikan diri dengan syariat Islam. Bupati Bireun baru-baru ini mengeluarkan imbauan tentang standarisasi tersebut, di mana salah satu poinnya menegaskan haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja, kecuali dengan mahramnya.
Sontak peraturan tersebut menjadi perbincangan publik dalam dua minggu terakhir. Walau peraturan ini belum jelas ketentuan hukumnya, tapi berbagai reaksi pun muncul dari masyarakat Bireuen dan daerah lain.
Saat aceHTrend mengikuti kegiatan Famtrip Gathering Pesona Gayo Alas bersama Generasi Pesona Indonesia (GenPi) Aceh pada 22-23 September 2018, kami sempat singgah di Kota Bireun untuk sarapan di salah satu kafe bernama D’Cofee Break pada Sabtu, (22/9/2018).
Pelayan warung kopi tersebut segera menyiapkan dua tempat secara terpisah dengan menggabungkan beberapa meja untuk 28 orang. Tanpa harus diberitahukan, para peserta Famtrip dari Banda Aceh langsung duduk secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di sana dihidangkan berbagai menu makanan untuk sarapan pagi.
Para peserta Famtrip memang sudah mengetahui imbauan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen tentang standarisasi kafe di kota tersebut. Namun, bukan karena itu mereka duduk secara terpisah.
“Sebenarnya biar enak saja untuk di foto. Lagian di Aceh memang sudah hal yang lumrah saat makan dalam sebuah acara besar atau kenduri makanannya dipisah antara laki-laki dan perempuan,” ujar Irwanti yang merupakan panitia Famtrip.
Terkait edaran Bupati tersebut, seorang warga Bireuen, Naula menanggapinya dengan dua sisi yang berbeda. Ia mengatakan bahwa peraturan itu merupakan hal yang positif bila tujuannya untuk kebaikan. Apalagi sebagai seorang perempuan peraturan ini bisa menjadi peringatan buatnya dalam cara bergaul dengan laki-laki.
“Namun, di sisi lain perlu dilihat lagi sasarannya siapa? Karena kebanyakan yang ada di kafe atau di warung kopi adalah mahasiswa yang mencari tugas kuliah. Fasilitas wifi yang disediakan di warung kopi cukup membantu untuk menyelesaikan tugas kuliah. Selain itu kafe juga tempat membicarakan bisnis dan lainnya.
Tidak mungkin kita duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan mengingat teman kuliah atau rekanan bisnis kita bukan hanya sesama perempuan saja. Jika bukan di kafe atau di warung kopi di mana lagi tempat kita bertemu, sedangkan ruang publik yang disediakan pemerintah tidak ada,” ujar Naula yang juga sebagai Inong Duta Wisata Bireun tahun 2016.
Menurutnya pemerintah Kota Bireun perlu merevisi lagi edaran terkait standarisasi di warung, kafe, dan restoran. “Kalau mau dibuat peraturan tersebut hendaknya di kalangan pemerintahan khususnya di kantin-kantin mereka dulu, baru diterapkan secara umum di masyarakat,” jelas Naula kepada aceHTrend.
Pantauan aceHTrend selama satu jam duduk di D’Coffee Break, tidak ada perempuan dan laki-laki yang duduk satu meja. Namun, di beberapa meja terdapat sekelompok laki-laki dan perempuan yang duduk bersama di dua meja yang digabungkan.
Pihak kafe pun tidak terlalu menggubris bila ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di meja yang sama. “Lagian ini kan tempat umum dan banyak orang di sini. Jadi, mengenai imbauan bupati tentang larangan perempuan dan laki-laki duduk satu meja, kami tanggapi biasa saja. Siapa pun pelanggan yang datang kemari, kami tetap melayaninya,” ujar Oriza salah seorang pelayan di D’Coffee. []
