ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Ibarat pesawat, Pemerintah Aceh saat ini ada dikendali co-pilot. Sebagai Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah harus memilih, menanti, atau meneruskan penerbangan, sampai menanti situasi normal kembali.
Bersamaan dengan desakan publik untuk melanjutkan penerbangan, langkah persiapan tinggal landas pun diambil, yaitu penataan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh, yang bisa diibaratkan sebagai awak pesawat (aircrew).
Langkah ini bukan baru, melanjutkan yang telah dirintis awal bersama pilot utama, Irwandi Yusuf. Nova menuntaskan kerja Program Aceh Peumulia.
Tahap pertama, Nova Iriansyah melakukan reposisi 626 pejabat di eselon III dan IV, Senin (17/9). Kemudian, disusul dengan melantik 42 pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.
Dua di antaranya adalah pejabat Eselon II yaitu T Syarbaini sebagai Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan Irawan Pandu Negara sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (28/9).
“Penerbangan Aceh itu paket spesial, dengan anggaran spesial, untuk penumpang paling spesial, yaitu rakyat Aceh,” kata Nova Iriansyah, Sabtu (29/9) malam.
Untuk itu, awak pesawatnya atau pejabat dilingkungan Pemerintah Aceh mesti dipastikan kompetensinya dalam memberi pelayanan publik.
Terkait keberadaan P2K APBA Plt Gubernur Aceh itu mengibaratkannya sebagai salah satu alat navigasi yang dibutuhkan oleh pilot, juga oleh awak pesawat lainnya, termasuk dibutuhkan oleh publik.
Lebih lanjut Nova mengatakan, sebagai sebuah inovasi dalam pelayanan publik, Format Kendali Hulu Hilir juga sudah diakui dan pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN dan RB untuk Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2014.
“Pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Replika Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 di Bali, akhir Agustus 2018 lalu, P2K APBA juga diberikesempatan memaparkan sistem kerja format kendali hulu dan hilir, ” sebutnya.
Dari hasil reportase diketahui bahwa format kendali hulu hilir yang dimiliki oleh P2K APBA juga diadopsi oleh ESDM, pemerintah Kaltim, dan juga Gorontalo.
Bukan hanya itu, 12 pemerintah provinsi juga pernah melakukan magang langsung di Aceh untuk belajar memakai format kendali hulu hilir untuk mengelola PPAS, RKA dan DPA. Lima provinsi lainnya juga sudah melakukan saling kunjung, dua provinsi pernah melakukan assesment ke Aceh yaitu Bangka Belitung dan Jawa Barat.
“Rugi jika ada wacana pembubaran unit kerja P2K APBA, provinsi lain saja belajar, bahkan ada yang mengadopsi inovasi pelayanan publik model Aceh, mengapa kita malah membubarkan, ” ujar Zulkifli HS, mantan Kepala Bappeda Aceh (2015-2016) yang kini menjadi Caleg DPRA dari PKS. []
