ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, tidak diketahui Pemerintah Aceh. Komisi II DPRA menilai hal tersebut sebagai bentuk kesalahan perusahaan pertambangan itu, melangkahi kekhususan Aceh.
Ketua Komisi II DPRA Nurzahri, seusai rapat, Senin (1/10/2018) menyebutkan, berdasarkan hasil telaah pihaknya, setelah mendengar berbagai pandangan dari sejumlah pihak berkompenten, perusahaan itu mendapatkan izin dari Badan Penanaman Modal Asing (BPMA) yang berkedudukan di jakarta, serta tanpa sepengetahuan Pemerintah Aceh.
Dengan demikian, aturan yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, serta melanggar PP Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.
“Setelah kami mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, ternyata permasalahannya pada sejarah formil penerbitan SK tersebut, yang telah melangkahi pemerintah Aceh yang memiliki kekhususan,” ujar Nurzahri kepada aceHTrend.
Nurzahri mengatakan, persoalan tersebut akan dibawa pihaknya sampai ke tingkat paripurna DPRA, agar menjadi keputusan lembaga legislatif. Dia pun meminta Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah,bersepakat dengan DPRA untuk menuntaskan persoalan tersebut.
“Karena kewenangan kita (Aceh-red) diabaikan dalam proses penerbitan izin, maka akan kita perjuangkan di paripurna sebagai sikap menolak kehadiran PT EMM. Ini bukan bentuk alergi terhadap investasi, tapi harus melalui mekanisme prosedur dengan menghargai kewenangan kekhususan Aceh,” katanya.
PT EMM Tidak Mengormati Tuan Rumah
Terkait apakah PT EMM akan dipanggil oleh DPRA, Nurzahri mengatakan pihaknya tidak akan memanggil perusahaan tersebut, karena mereka sendiri sebelumnya sudah terlalu lancang masuk tanpa memberitahukan kepada pemilik wilayah yaitu Pemerintah Aceh. “Untik apa dipanggil? Bukankah mereka sudah masuk tanpa meminta izin?,” katanya.
Dalam waktu dekat, DPRA juga akan menyurati Gubernur Aceh sebagai pemegang otoritas, untuk segera menghentikan kegiatan PT EMM di bumi Beutong Ateuh. Surat tersebut juga akan ditebuskan kepada Presiden Republik Indonesia.
Dalam rapat kordinasi terkait konflik warga Beutong Ateuh Banggalang dengan PT EMM, turut hadir perwakilan dari Pemkab Nagan Raya, Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), DLHK, kemudian mantan Kadis ESDM Said Ikhsan, Walhi Aceh, MaTA, dan masyarakat Beutong serta mahasiswa pertambangan Unsyiah.
Editor: Muhajir Juli
