LBH Banda Aceh: Belum Ada Solusi untuk Warga Aceh Tamiang

Taufan Mustafa/aceHTrend

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Aktivis LBH Banda Aceh, Candra Darusman, mengatakan sejak mereka mendampingi warga Aceh Tamiang yang tersangkut kasus sengkata lahan dengan perusahaan kelapa sawit sejak 2014 hingga kini belum ada titik terang. Sengketa lahan dengan PT Rapala di Aceh Tamiang melibatkan warga dari lima desa sekaligus.

“Sampai hari ini belum ada solusi yang baik bagi rakyat Aceh Tamiang yang dianggap menyerobot lahan HGU perusahaan, padahal masyarakat sudah tinggal jauh hari sebelum perusahaan itu ada,” kata Candra menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPRA siang tadi, Senin (1/10/2018).

Empat warga Aceh Tamiang yang menemui anggota DPRA siang tadi kata dia, untuk menyampaikan keluhannya kepada semua pihak. Candra menjabarkan, ada 22 warga di Desa Sungai Yu yang masih dalam proses hukum karena berstatus sebagai tersangka dalam konflik tersebut. Sementara di empat desa lainnya, masyarakat yang terlibat konflik dengan perusahaan baru memasuki proses mediasi atau negosiasi setelah masyarakat dihadapkan pada upaya kriminalisasi.

“Lima desa tersebut di antaranya Desa Sungai Yu, Tengku Tinggi, Tanjung Lipat I, Tanjong Lipat II, dan Paya Rehat, yang berkonflik dengan PT Rapala, dengan dua kasus berbeda dan penerima dampak yang berbeda,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat perwakilan warga dari Desa Paya Rehat dan Desa Sungai Yu, Kabupaten Aceh Tamiang mengadu ke Komisi II DPRA terkant sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit PT Rapala. Empat warga tersebut, yaitu Datok Ramlan, Datok Heri, Feri, dan Yati.

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRA Nurzahri, dihadiri sejumlah anggota komisi II lainnya. Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Badan Pertanahan Aceh, Dinas Perizinan Satu Pintu seta anggota DPRK Aceh Tamiang, Nora.

Sementara pertemuan dengan PT Rapala akan dijadwalkan pada waktu yang berbeda. Nurzahri berdalih, jika pihaknya memanggil perwakilan perusahaan hari ini dikhawatirkan terbentur dengan masyarakat.

“Kalau kita panggil hari ini nanti akan berbenturan dengan masyarakat, sehingga tidak akan kondusif, tapi ke depan akan kita panggil juga PT Rapala untuk kita dengar pendapat mereka,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin