P2K APBA dan Gairah Inovasi Pelayanan Publik di Nasional

Saat ini, beragam inovasi layanan publik terus hadir. Adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diadakan oleh Kementerian PANRB menambah hadirnya ragam inovasi.

Kini, inovasi pemenang bahkan jadi syarat untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Sejak digelar pertama sekali, Format Kendali Hulu Hilir (FKHH) Pemerintah Aceh terpilih menjadi Top 9 Inovasi Pelayanan Publik 2014.

Sebelum itu, popularitas P2K APBA dengan FKHH-nya sudah tercium oleh berbagai provinsi, dan juga pihak lainnya. Berbagai utusanpun diterbangkan untuk belajar tentang Format Kendali Hulu Hilir dan Unit Kerja Pengendalian di Aceh.

Bahkan, P2K APBA juga kerap diundang untuk melakukan sosialisasi agar mereka juga dapat menghasilkan inovasi dibidang pelayanan publik baik secara adopsi maupun dengan mengembangkan inovasi tersendiri paska belajar dari Aceh.

Popularitas ini mendorong keberanian dari Pemerintah Aceh untuk ikut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diadakan oleh Kemen PAN & RB pada 2014. Di KIPP perdana ini ada 515 inovasi yang didaftarkan.

Lalu, hasil seleksi Tim Panel Independen Format Kendali Hulu Hilir yang kembali dipakai oleh Tarmizi Karim dan Zaini Abdullah ini terpilih masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan berikutnya kembali terpilih masuk dalam Top 33 Inovasi Pelayanan Publik.

“Benar, kami mencatat perjalanan Format Kendali Hulu Hilir Pemerintah Aceh masuk dalam Top 99, lalu Top 33 dan akhirnya masuk dalam Top 9 Inovasi Pelayanan Publik 2014,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, Minggu (30/9) malam.

Kala itu, Tim Panel usai melakukan uji kehandalan sistem dan/atau lapangan Format Kendali Hulu Hilir P2K APBA ini terpilih Top 9 Inovasi Pelayanan Publik 2014.

Inovator yang dinobatkan sebagai top 9 inovasi pelayanan publik saat itu adalah:

1.Surabaya Single  Windows (SSW),
2.Format hulu hilir Pemprov Aceh,
3.Fiducia online (Kemenkum HAM),
4.GRMS Surabaya
5.Pemberantasan KKN pada jembatan timbang (Provinsi Jatim),
6.KM 0 (nol) pro poor Jabar,
7.Pembangunan Jalan Tanpa Bayar (Kota Banjarbaru),
8.Kampung Media (NTB), dan
9.Karantina Ikan Semarang (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Sejak itu, berbagai pihak terus melahirkan berbagai macam inovasi dalam hal pelayanan publik. Jika tahun 2014 kompetisi diikuti oleh 515 inovasi, meningkat menjadi 1.189 inovasi pada tahun 2015, tahun 2016 tercatat 2.476 inovasi dan tahun 2017 sebanyak 3.054 inovasi.

Tahun 2018, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tercatat 2.824 inovasi. Dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.054 inovasi, jumlah pendaftar memang mengalami penurunan. “Namun dilihat dari proposal yang disampaikan, kualitasnya mengalami peningkatan,” kata Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Muhammad Imanuddin di Jakarta.

Menariknya, KIPP saat ini bukan hanya kompetitif tapi juga menjanjikan. Pasalnya, selain mendapatkan penghargaan berupa piala juga menerima penghargaan berupa piala, inovasi terbaik menjadi salah satu pertimbangan untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

“Kita bersyukur, Kementerian Keuangan telah menyetujui bahwa salah satu pertimbangan alokasi DID adalah inovasi terbaik kompetisi inovasi pelayanan publik,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa.

Bukan hanya itu, penghargaan khusus juga diberikan oleh swasta atau dunia usaha kepada ASN yang terlibat dalam proses pembentukan inovasi berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Panel Independen.

Wiratmadinata menyebut Plt Gubernur Aceh sangat mendorong hadirnya beragam inovasi lain yang memungkinkan kerja-kerja mengabdi kepada masyarakat Aceh lebih mudah, sederhana, murah juga cepat dan aman.

“Ya, Plt Gubernur Aceh sangat mendorong hadirnya ragam inovasi kreatif, dan beliau juga sangat bangga dengan P2K APBA karena sangat membantu, ” katanya.

Dari hasil reportase diketahui bahwa format kendali hulu hilir yang dimiliki oleh P2K APBA juga diadopsi oleh ESDM, pemerintah Kaltim, dan juga Gorontalo.

Bukan hanya itu, 12 pemerintah provinsi juga pernah melakukan magang langsung di Aceh untuk belajar memakai format kendali hulu hilir untuk mengelola PPAS, RKA dan DPA. Lima provinsi lainnya juga sudah melakukan saling kunjung, dua provinsi pernah melakukan assesment ke Aceh yaitu Bangka Belitung dan Jawa Barat.

Ramli Daud SH yang mengaku pernah bersentuhan dengan P2K APBA sejak 2015 sampai dengan pensiun pada Mei 2018 mengaku peran P2K APBA sangat positif. “Peran koordinasi yang dilakukan oleh P2K APBA melengkapi peran administrasi dari Bappeda dan Biro Kelembagaan. Jadi, langkah koordinasi membuat jadi tepat waktu dan kongkrit, jadi sangat positif keberadaan P2K APBA, ” kata sosok yang akrab dipanggil Cek Ram, Senin (1/10) via telepon.

Untuk memaksimalkan peran P2K APBA hanya perlu dimaksimalkan strategi koordinasinya sehingga kesan teupeh keuno keudeh dapat diminimalisir.

“Menurot loen meunan, ” katanya. Sementara terkait perlu atau tidak diteruskan menurutnya itu sepenuhnya wilayah kebijakan pimpinan. “Loen hana mungkin tamong dalam wilayah nyan, ” tambahnya.

“Intinya, jika orang saja membutuhkan, kenapa kita tidak menjaganya. Jadi, tidak boleh dibubarkan, ” pungkas Hasanuddin, mantan sejumlah kepala dinas yang kini menjadi Caleg DPRA dari Partai Aceh itu. []