Warga Tamiang Mengadu ke DPRA terkait Sengketa HGU PT Rapala

Taufan Mustafa/aceHTrend

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Empat perwakilan warga dari Desa Paya Rehat dan Desa Sungai Yu, Kabupaten Aceh Tamiang mengadu ke Komisi II DPRA terkant sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit PT Rapala. Empat warga tersebut, yaitu Datok Ramlan, Datok Heri, Feri, dan Yati

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri mengatakan, setelah pihaknya mendengar pendapat dari beberapa pihak termasuk masyarakat, diketahui kasus itu sudah cukup lama. Awalnya lahan warga dikuasai PT Parasawita dan sekarang beralih ke PT Rapala.

Berdasarkan hasil kajian, diduga ada beberapa kekurangtelitian dalam perpanjangan HGU pada 2013 lalu. Terutama kata Nurzahri, berkitan teknis di lapangan seperti pengukuran lahan. Masalah tersebut yang harusnya bisa diselesaikan saat perpanjangan tetapi tidak selesai.

“Karena tidak diselesaikan saat proses perpanjangan izin, sehingga kasus ini sudah merembes ke manamana, bahkan sampai kepada proses kriminalisasi masyarakat,” kata Nurzahri, kepada wartawan di Gedung Utama DPRA siang tadi, Senin (1/10/2018).

Hasil pertemuan siang tadi kata Nurzahri, ada beberapa gambaran solusi yang ditawarkan. Pertama mengevaluasi kembali HGU tersebut dan mengevaluasi izinnya, atau melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian lahan untuk perkebunan plasma masyarakat seluas 20 persen.

“Dari luas HGU PT Rapala sekitar 2.600 hektare, berarti bisa dikeluarkan sekitar 520 hektare sebagai lahan plasma yang menjadi kewajiban PT Rapala, tidak menutup kemungkinan sebagiannya digunakan untuk lahan administratif desa,” sebutnya.

Kasus ini kata dia juga menjadi kealpaan di Pemerintah Aceh karena tidak teliti dalam mengeluarkan izin HGU. Padahal di daerah tersebut ada administratif desa dan perkampungan yang sudah ditetapkan oleh negara yang seharusnya jadi perhatian serius.

“Kita juga harus hati-hati menangani kasus ini, supaya tidak menjadi preseden buruk untuk investor yang datang ke Aceh, gara-gara permasalahan ini investor jadi takut,” katanya.

Pihaknya juga akan melakukan rapat lanjutan dan memanggil para pihak yang belum datang hari ini, seperti dari Biro Pemerintahan dan Badan Pertanahan untuk mendengar pendapat mereka. Gubernur Aceh juga akan ditanyakan sikapnya apakah ingin mempertahankan struktur negara di Sungai Yu atau dihilangkan.

Mengenai banyaknya kasus konflik lahan di Aceh, Nurzahri menilai hal ini terjadi karena lemahnya kinerja Pemerintah Aceh. Setelah mengeluarkan izin tidak ada pengawasan dan evaluasi apakah sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Bisa jadi kata dia, karena faktor digonta-gantinya pejabat berwenang.

“Ini terbukti dengan kurangnya anggaran pengawasan pada dinas terkait yang mengeluarkan izin HGU,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin