P2K APBA, Unit Pengendali yang Ditakuti Namun Dihargai di Nasional

“Intinya, jika orang saja membutuhkan, kenapa kita tidak menjaganya..”

***

“Ini unit pengendalian yang ditakuti, jadi wajar jika ada yang menginginkannya bubar, bukan hanya sekarang, tapi sejak awal sudah di ruge-ruge, ” kata salah seorang ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Saya dan kawan-kawan awalnya teukeujot badan dengan format kendali mereka, namun seiring waktu kami sadar inilah sistem kerja yang dapat menyingkirkan penyakit yang sudah bersarang lama di tubuh ASN, ” ceritanya.

Format kendali yang dimaksud adalah Format Kendali Hulu Hilir (FKHH). Format yang terdiri dari 6 tindakan ini (A sd F) berfungsi memandu proses, mulai dari perencanaan yang menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) hingga pemanfaatan yang menghasilkan dokumen rekam jejak.

Meski sifatnya membantu memandu proses namun format ini cukup membantu kerja pengendalian anggaran, termasuk melakukan deteksi dini masalah, dan tajam mencium pekerjaan fiktif.

Unit pengendali P2K APBA dibentuk tahun 2010 pada masa duet Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, diteruskan oleh Plt Tarmizi Karim, dipakai kembali pada masa Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, juga oleh Plt Soedarmo, dan kembali dipertahankan oleh Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah.

“Itu dia alasan mengapa P2K APBA ditakuti, ” sebutnya serius tapi disampaikan dengan nada canda, seraya mengingatkan ulang agar tidak menyebut identitas dirinya karena kuatir jika ada yang tidak menyukai apa yang disampaikannya, terutama oleh mereka yang kuatir aksi olah proyek APBA-nya terendus.

FKHH menurutnya juga mengikis penyakit yang kerap hadir di banyak SKPA, seperti Asal Bapak Senang (ABS) dan Kambing Hitam. Dikisahkan, sebelum ada P2K APBA staf yang dominan berkerja. Otomatis, capaian serapan anggaran dibawah 60 persen. Begitu P2K APBA hadir, atasan langsung dan pimpinan juga ambil bagian berkerja sama, jika tidak ikut akan kebingungan saat Rapat Pimpinan (Rapim).

“Sejak itulah (2010-2017) serapan anggaran mulai menyentuh 90 persen ke atas, ” sebutnya.

Mantan Kepala Dinas sejak 2013 Hasanuddin HS mengaku keberadaan P2K APBA sangat mendukung kerja Pemerintah Aceh. Dengan FKHH yang dimilikinya membantu memandu kerja SKPA. Keberadaan P2K APBA juga disebut dikenal diberbagai provinsi dan banyak yang belajar inovasi pelayanan publik dari Pemerintah Aceh.

Disebutkan, meski dalam perencanaan P2K APBA tidak memiliki peran apa-apa, seperti menentukan jenis kegiatan dan anggaran namun dukungan P2K APBA memandu semua SKPA dan menetapkan tengat waktu (deadline) dan berkerja bersama-sama membuat semuanya bisa dicapai dengan baik.

“Jadi, mereka tidak menentukan apa saja yang direncakan, hanya sebatas peran memfasilitasi. Saya berterima kasih pada leading sektornya, Pak Taqwa yang bersedia menggadaikan tubuhnya, terkadang dia siap berkerja 24 jam guna mencapai target,” cerita Hasanuddin HS via telepon, Senin (1/10).

Kerja P2K APBA juga dinilai oleh Ir Hasanuddin, M. Si sangat independen. “Apa yang ada dilapangan, itulah yang disampaikan, dengan akurasi itu hadir tindakan yang tepat pula, ” tambahnya.

Diakhir perbincangan Hasanuddin menyatakan tidak sepakat jika ada wacana membubarkan unit kerja P2K APBA.

“Intinya, jika orang saja membutuhkan, kenapa kita tidak menjaganya. Jadi, tidak boleh dibubarkan,” pungkas sosok yang kini Caleg DPRA dari Partai Aceh itu. []