ACEHTREND.COM, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuku Hadimuljono memerintahkan personelnya pada empat hal dalam masa tanggap darurat di Sulawesi Tengah, yaitu evakuasi korban bencana, penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, serta penyelesaian masalah konektivitas.
Langkah tersebut mulai dilakukan pada Minggu malam (30/09/2018). Untuk saat ini evakuasi korban bencana difokuskan di Balaroa dan Petobo. Dua wilayah ini dinilai mengalami kerusakan yang sangat parah akibat gempa bumi. Diperkirakan puluhan orang masih tertimbun reruntuhan bangunan.
“Untuk itu akan dimobilisasi 9 excavator di Petobo dan 5 excavator di Balaroa yang berasal dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV dan kontraktor BUMN/swasta,” kata Basuki, sebagaimana diberitakan laman setkab.go.id, Senin (1/10/2018).
Kedua, penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi di 80-an titik pengungsian dan permukiman padat penduduk. Untuk itu, mulai Minggu (30/9) malam telah dimobilisasi 3 unit dump truck untuk mengangkut 15 hidran umum (HU) kapasitas 2.000 liter/detik, juga 2 mobil tangki air, 15 WC portable, dan 10 tenda darurat.
Ketiga, dalam rangka pembersihan kota, dimobilisasi 3 dump truck dan 2 excavator. Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Kota mulai melakukan pembersihan puing-puing secara bertahap.
“Dalam dua minggu ke depan selambat-lambatnya, saya minta sudah selesai (pembersihan kota),” kata Basuki.
Keempat, penyelesaian isu konektivitas guna menjamin kelancaran arus logistik ke Kota Palu dari arah Makassar, Gorontalo, dan Poso, seperti perbaikan dua jembatan yang rusak di Towalen dan di Toyobo serta pembersihan longsoran di beberapa titik yang rentan seperti di kawasan Kebon Kopi yang menghubungkan Kota Palu dengan Parigi-Poso serta Kota Palu dengan Gorontalo.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengingatkan, agar seluruh personel Kementerian PUPR yang bertugas untuk menangani tanggap darurat pascagempa dan tsunami Palu-Donggala dengan penuh kesungguhan dan empati. “Kita harus bisa merasakan apa yang masyarakat Palu rasakan,” ujarnya.
Terakhir Menteri Basuki mengatakan agar dalam setiap langkah penanganan, baik swakelola maupun kontraktual, senantiasa memperhatikan aspek administratif dan harus juga didampingi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).[]
