“Panglima Laot dan Hukum Adat Laot Harus Diperkuat”

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Dr. Sulaiman Tripa MH mengatakan, keberadaan ulayat laut sebagai inti dari wilayah tata kelola adat ditentukan oleh masyarakat adat.

“Dalam Konstitusi Negara (UUD 1945) ada empat unsur yang harus dipenuhi masyarakat adat dalam pengelolaan laut. Syarat ini cukup sulit diwujudkan, belum lagi secara teknis masing-masing kementerian punya standar sendiri tentang masyarakat adat,” ujar Sulaiman sebagai narasumber dalam diskusi “Wilayah Kelola Hukum Adat di Laot” yang dibuat Kelompok Diskusi Dosen Hukum (KD2H) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pada Selasa (3/10/2018).

Menurutnya, keberadaan Panglima Laot dan hukum adat laot harus diperkuat. Sulaiman juga menyampaikan, apa yang dilakukan Pemerintah tidak selalu sinkron dengan apa yang diatur dalam hukum adat laot.

“Memang selama ini konstitusi dasar kita telah mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi dalam kenyataan pengakuan itu masih bersyarat ketat dan sulit dipenuhi. Di sinilah pemerintah perlu membuka diri untuk menampung berbagai perkembangan yang terjadi dalam diskursus masyarakat adat,” kata Sulaiman saat menyampaikan materinya.

Dalam kesempatan yang sama, dosen Hukum Adat FH Unsyiah Adli Abdullah turut memaparkan pandangannya bahwa hukum adat laot harus dilihat sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan dipatuhi, bukan lawan dari hukum Negara.

Menurut Adli, pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan publik yang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan masyarakat adat laot.

“Penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tidak boleh mengorbankan wilayah hukum adat laot dan harus menghormati hak kelola ada laot yang telah wujud berabad-abad lamanya,” katanya.

Teuku Muttaqin Mansur selaku pemandu acara itu berharap agar diskusi itu bisa menjadi terobosan sebagai cikal bakal pengembangan tata kelola hak ulayat laut yang ada di Aceh.

“Nantinya akan menumbuhkan tatanan yang baik di setiap zonasi yang sudah disepakati di dalam Qanun Aceh, maka diperlukan sambutan hangat oleh Pemerintah Aceh dan instansi terkait mengenai sektor tata kelola hukum adat laut Aceh,” kata Teuku Muttaqin.

Selain Sulaiman Tripa, diskusi ini juga menghadirkan Bakti Siahaan dan Pawang Baharuddin sebagai narasumber. Turut hadir dalam diskusi tersebut, Prof Adwani, Dr Yanis Rinaldi, Dr Sri Walny Rahayu, sivitas akademika Fakultas Hukum Unsyiah, dan para praktisi hukum. Turut hadir juga Muhammad Taufiq Abda, perwakilan IKAWAPI Aceh, asisten Ombudsman Aceh, Jaringan Kuala, mahasiswa strata satu dan magister.[]

Editor : Ihan Nurdin