DPRA Tunggu Putusan MA Soal Ajuan Pembatalan Dua Pergub

Kuasa Hukum DPR Aceh Burhanuddin, S.H @Taufan Mustafa/aceHTrend

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kuasa Hukum DPRA Burhanuddin Jalil SH, yakin bila keputusan Mahkamah Agung (MA) terhadap gugatan dua Pergub No 5 dan no 9 yang diajukan sejak dua bulan lalu akan diputuskan dalam waktu dekat. DPRA meminta agar dua pergub ini dibatalkan oleh MA.

“Kita sudah ajukan judicial review (JR) sejak dua bulan lalu ke Mahkamah Agung, kita lampirkan bukti-buktinya, saat ini kita menunggu saja keputusan MA,” kata Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (2/10/2018).

Menurutnya, Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang ingin memindahkan tempat pelaksanaan cambuk dari tempat terbuka ke Lapas, yang selama ini pelaksanaannya dilakukan di mesjid, sementara di negara manapun itu dilakukan di tempat terbuka. Ia mencontohkan di Jeddah, Arab Saudi yang melakukan eksekusi di tempat terbuka setelah salat Jumat.

“Sekarang ada pendapat Gubernur yang sudah menanyakan pendapat ahli, katanya pemindahan tempat cambuk untuk menghindari anak-anak, sementara dalam qanun disebutkan eksekusi cambuk dilakukan di tempat yang bisa dilihat oleh umum,” katanya.

Burhanuddin mempertanyakan bila eksekusi cambuk dipindahkan ke penjara, apakah bisa dilihat oleh masyarakat umum. Ia juga mengatakan, ada pendapat yang menafsirkan bahwa umum mencakup sembilan orang tetapi itu pendapat ulama zaman dulu. Sekarang kata dia, masyarakat sudah berkembang, sehingga penjara tetap dianggap sebagai tempat tertutup karena tidak semua orang bisa mengangksesnya.

“Jadi logika hukum apa yang digunakan oleh Irwandi Yusuf memindahkan itu, jadi alasan itu yang kita persoalkan, pergub itu bertentangan dengan qanun,” jelasnya.

Selain Pergub No 5 tentang hukum cambuk, Pergub No 9 tentang APBA juga diajukan JR ke MA oleh pimpinan DPRA, alasan diajukan pergub APBA oleh Gubernur, karena waktu yang mendesak.

“Sehingga mereka mengajukan Pergub APBA itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga, saya tidak ingat pasal-pasal yang dilanggar, yang pasti untuk melahirkan sebuah Pergub APBA itu harus mengikuti prosedur peraturan tentang mekanisme pembahasan anggaran, dan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, tapi pemerintah mengatakan ini sudah terpaksa,” kata Burhan.

Keterlambatan APBA kata Burhan juga akibat dari tidak adanya lampiran dokumen ketika eksekutif mengajukan KUA PPAS, sehingga DPRA menolak pengajuan tersebut dan itu disebut sebagai dalih untuk mengeluarkan Pergub APBA karena pembahasannya dinilai sudah terlambat.

“Kita minta ke MA, baik Pergub No 5 tentang hukum cambuk, ataupun Pergub No 9 tentang APBA untuk dibatalkan, ini cacat karena dilakukan di luar mekanisme hukum, dan kita juga minta pencairan anggaran terhadap pergub ini juga dihentikan, sekalipun memang proyek ini sudah dilaksanakan, ternyata dalam pelaksanaan banyak anggaran dalam pergub itu tidak sesuai, katanya mendesak untuk masyarakat, ternyata tidak sesuai termasuk anggaran untuk kongres KNPI yang begitu besar, itu menimbulkan reaksi publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, terkait Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf yang sedang mengikuti proses hukum, tidak akan berpengaruh dengan gugatan pergub tersebut, karena sudah dalam ranah pengadilan.

“Sehingga semua tindak lanjut dengan gugatan pergub itu kita berhadapan dengan pelaksana pemerintahan hari ini, dengan Plt Gubernur,” kata Burhanuddin.

“Saat ini kita sedang menunggu keputusan itu, dan secara hukum MA harus memutuskan itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, artinya tidak melewati tahun anggaran ini, prinsip JR tidak boleh terlambat, harus secepat-cepatnya, kita yakin MA akan memberikan keputusan itu dalam waktu singkat,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin