Analisis MaTA terkait Fakta Persidangan Korupsi Sapi di Lhokseumawe

Koordinator MaTA, Alfian.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada Rabu (3/10/2018) kembali menggelar sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sapi di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe.

Terkait persidangan tersebut, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memberikan beberapa catatan berdasarkan hasil analisis kasus terhadap fakta persidangan.

Koordinator MaTA, Alfian, melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend menguraikan, setidaknya ada lima poin yang menjadi catatan penting pihaknya.

Pertama, Penyidik dalam mentersangkakan terhadap tiga pelaku korupsi dalam pengadaan ternak sapi di Kota Lhokseumawe dengan menggunakan pasal ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Subs pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

“Pasal-pasal tersebut menguraikan tentang kerugian negara, di mana ada unsur setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi selanjutnya ada unsur melawan hukum dan juga dapat merugikan keuangan negara,” kata Alfian, Kamis malam (4/10/2018).

Kedua yaitu fakta persidangan. Penyidik juga dapat menjerat pelaku dengan pasal suap, dimana rekanan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada pihak terkait sehingga mareka baru mendapatkan paket pengadaan sapi tersebut.

Artinya kata Alfian, modus suap menjadi proses awal dalam kasus tersebut. Sehingga sangat patut penyidik menggunakan pasal berlapis dalam menetapkan tersangka.

Penerima suap dapat dijerat dengan pasal, 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo, pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

“Sedangkan si pemberi dapat dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001,” ujarnya.

MaTA menaruh perhatian terhadap aturan yang disangkakan terhadap kasus tersebut oleh penyidik. Artinya penyidik patut menggunakan pasal suap sehingga proses hukum terhadap korupsi pengadaan sapi di Kota Lhokseumawe menjadi lebih utuh dan memberi rasa keadilan hukum terhadap ratusan warga miskin yang telah menjadi korban oleh pelaku.

“Ketiga, fakta persidangan menjadi landasan atau bukti petunjuk bagi penyidik dalam proses berlanjut untuk pengembangan kasus tersebut dan menjadi harapan publik sehingga fakta persidangan tidak diabaikan oleh penyidik, kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam penegakan hukum kasus yang kami maksud.”

MaTA juga mencatat, dalam pertimbangan, hakim juga penting melihat dari kerugian sosial bagi ratusan warga yang telah dirugikan oleh perbuatan pelaku. Dalam praktik korupsi katanya, yang dilihat bukan hanya karena timbul kerugian negara semata tapi dari kerugian sosial masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan penting dalam putusan.

“MaTA kembali mengingatkan, kasus korupsi pengadaan sapi merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh oknum ‘negara’ sehingga penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan hakim dapat menyelesasikan secara luar biasa juga demi menjaga kewibawaan peradilan dan kepercayaan masyarakat makin kuat,” ujarnya.[]

Editor : Ihan Nurdin