DPRA: Pemberian Izin Tambang Melangkahi Kewenangan Pemerintah Aceh

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – DPRA berpendapat perizinan yang di dapatkan oleh PT Energi Mineral Murni melangkahi kewenangan Pemerintah Aceh, sebagaimana diatur dalam UUPA, PP Kewenangan dan Qanun Pertambangan Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRA Nurzahri ketika dimintai tanggapannya terkait izin yang diperoleh PT EMM, anak perusahaan Asiamet yang kini sudah mengantongi izin produksi dari Kementerian ESDM.

“Apalagi ternyata Aceh tidak mendapatkan pembagian apapun dari hasil tambang tersebut, kata Nurzahri kesal, Jumat (4/10) sore.

Padahal menurutnya, cadangan emas di Beutong diperkirakan mencapai 5 juta ton, belum lagi mineral ikutan lainnya seperti perak, tembaga dan lain-lain.

“Jadi, sudah sepantasnya izin tersebut di lawan oleh rakyat Aceh karena UUPA sebagai kewenangan khusus Aceh yang merupakan resolusi konflik tidak di hargai oleh Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Nurzahri berharap Pemerintah Aceh satu kata dengan legislatif. “Sudah saatnya kita kompak demi rakyat Aceh, ” tegasnya.

Nurzahri menginformasikan, masalah Aceh akan kita upayakan untuk satu padangan melalui gelar sidang paripurna.

Hari ini, warga Aceh di Jakarta termasuk masyarakat dari Nagan Raya menggelar aksi demo di depan gedung KPK, Jumat (5/10).

Kepada KPK mereka meminta untuk segera melakukan penyelidikan terhadap terbitnya Surat izin Operasi Perusahaan yang telah di miliki oleh PT. Emas Mineral Murni.

“Pengeluaran surat izin itu terindikasi korupsi oleh kementerian ESDM,” kata Koordinator Lapangan Fakhrurrazi/Kibo.

Para pendemo juga mengingatkan agar Pemerintah Pusat menghargai UUPA yang mengharuskan pertambangan dikelola bersama.

“Pemerintah Nasional tidak lagi menghargai Undang-undang Pemetintahan Aceh sebagai mana yang sudah di tetapkan dan di sepakati antara penerintah pusat dan aceh, seharusnya soal tambang dan hasil bumi aceh dikelola secara bersama,” kata pendemo.

Walhi Aceh juga mengabarkan sedang menyiapkan materi gugatan guna mencari penyelesaian masalah tambang di Nagan Raya. []