Saifannur Ajukan Mobil Baru, Ruslan Bagi-Bagi Mobil untuk Instansi Vertikal

ACEHTREND.COM,Bireuen- Kabar tentang adanya rencana pembelian mobil dinas yang baru untuk Bupati Kabupaten Bireuen melalui APBK-P 2018, sayup-sayup diperbincangkan oleh sejumlah pihak. Mereka menyoal perihal harga yang terlalu tinggi serta soal efisiensi.

Ribut-ribut itu ketika mulai beredar kabar bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen mengajukan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Bireueun Saifannur,S.Sos. Mobil yang diajukan tersebut adalah jeep Toyota Land Cruiser Prado seharga Rp1,9 miliar.

Wakil Ketua DPRK Bireuen Teungku Athailah Saleh, M.A., Rabu (3/10/2018) mengatakan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Bireuen merupakan hasil evaluasi yang mendalam, dengan hasil bahwa mobil yang selama ini dipergunakan sudah tidak memenuhi standar.

“Tidak ada aturan yang dilanggar, semua sudah sesuai aturan yang berlaku,” kata Athailah kepada wartawan.

Apa yang disampailan oleh Athailah, sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, bahwa bupati/walikota dibenarkan menggunakan mobil dinas jenis jeep dengan cc 3200.

Akan tetapi penjelasan Athailah sepertinya tidak menjadi bahan pertimbangan pihak-pihak yang tidak sepakat. Mereka yang kontra menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkab Bireuen suatu hal yang tidak begitu penting, di tengah kemiskinan rakyat. Bahkan tidak sedikit yang mengandaikan bila dana 1,9 miliar itu dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa.

Penolakan pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen, rupa-rupanya mengingatkan publik tentang kejadian setahun lalu, ketika Bupati Bireuen kala itu H. Ruslan M. Daud menghibahkan empat unit mobil mewah Mitsubishi PaJero Sport Dakar kepada empat instansi vertikal.

Proses serah terima empat unit mobil mewah itu dilakukan di Meuligoe Bupati Bireuen pada Rabu (2/8/2017) sore yang diterima langsung oleh Kapolrea Bireuen AkBP Riza Yulianto, Dandim 0111 Bireuen Letkol Arm Adekson, Kepala Pengadilan Negeri Bireuen Fauzi dan Kepala Kejaksaan Bireuen Mochammad Jefri. Total anggaran daerah yang diserap kala itu memcapai Rp2 miliar.

Kala itu Ruslan berdalih bahwa hibah empat unit mobil mewah itu karena adanya permintaan dari instansi terkait. “Sudah ada permohonan dari lembaga itu sebelumnya,” kata Ruslan kala itu.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, S.E, kala itu, Selasa (2/8/2017) menghimbau pimpinan instansi vertikal di Bireuen untuk menolak hibah yang diberikan oleh Pemkab. Hal ini bukan semata bicara aturan tentang hibah yang sudah diatur oleh Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, tapi juga menyangkut moralitas.

“Urgensi apa yang membuat Pemkab Bireuen untuk menghibahkan empat unit mobil kepada Polres, KODIM, Kejari dan Pengadilan Negeri. Apakah mereka tidak punya mobil dinas? Atau Bireuen sudah kelebihan anggaran? Saya himbau agar instansi vertikal menolak pemberian itu. Bikin malu saja,” ujar Alfian.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, S.H.I., menilai pemberian hibah mobil mewah oleh Pemkab Bireuen kepada Kapolres, Dandim, Kejari dan Pengadilan Negeri ada nuansa lain. Hal ini tidak terlepas dari beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama menjabat. “Coba lihat audit BPK 2016, di situ saja ada beberapa hal yang berpotensi bermasalah secara hukum,” ujar Askhalani.

Secara terpisah, GeRAK dan MaTA mengutuk keras pemberian hibah empat unit Mitsubishi Pajero Sport untuk empat lembaga vertikal di Bireuen. Keduanya menduga ini upaya Bupati Bireuen Ruslan M. Daud untuk meredam “aksi nakal” penegak hukum terkait sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
[]

Foto: Empat unit Mistsubishi Pajero Sport Dakar, yang dihibahkan oleh Pemkab Bireuen kepada empat isntansi vertikal di akhir masa jabatqn Ruslan M. Daud. (Ist)