Rencana Pembangunan Tol Aceh Tuai Masalah, Pemilik Tanah Melawan

ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Kamis (4/10/2018) mendaftarkan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jantho, Aceh Besar, mewakili pemilik tanah yang harga objek tanahnya dinilai secara semena-mena oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Kepala Operasional LBH Banda Aceh Chandra Darusman, SH, MH., dalam siaran persnya menyebutkan pengajuan keberatan dilakukan pihaknya mewakili 23 warga yang menjeadi pemegang hak atas tanah yang masuk dalam kawasan pembangunan tol Banda Aceh-Sigli.

“Pada Kamis, 4 Oktober 2018, 12 berkas permohonan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jantho, dan 11 berkas lagi didaftarkan pada hari ini Jumat, 5 Oktober 2018,” kata Chandra, Jumat (5/10/2018).

Chandra menjelaskan, persoalan ini mengemuka sejak dilaksanakan pertemuan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2018. Seharusnya dalam pertemuan itu, warga mendapatkan penjelasan terkait dengan harga serta indikator penilaian yang jelas dan informasi lain yang lebih konpherensif.

Namun, yang terjadi dalam pertemuan itu, Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan resume penilaian yang berisi jumlah nilai ganti kerugian untuk tanah masing-masing yang telah diisi secara sepihak oleh panitia. Masyarakat yang hadir dipanggil satu persatu untuk diperlihatkan resume penilaian tanpa diberikan salinannya. Masyarakat juga diminta menandatangani tanda terima resume penilaian tersebut, lalu dipersilakan pulang. Kondisi ini juga telah diadukan oleh warga kepada lembaga legislatif dalam pertemuan yang berlangsung pada 6 September 2018 di gedung DPR Aceh.

Lanjut Chandra, kondisi yang sama juga terjadi dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 17 September 2018 yang lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di UDKP Kantor Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, warga diminta untuk membubuhkan tanda tangan, apakah setuju atau tidak setuju, pada formulir yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana tanpa diberi ruang mendapatkan informasi yang terbuka, transparan dan konpherensif.

“Kondisi objektif menunjukkan bahwa pertemuan pada tanggal akhir Agustus dan 17 September 2018 tidaklah dapat dikategorikan sebagai bentuk musyawarah, mengingat pertemuan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip dialogis atau komunikasi, tidak pernah terjadi secara dua arah guna mencari kesepakatan sebagaimana lazimnya musyawarah yang baik sebagaimana mestinya,” terang Chandra.

Selain itu, ganti kerugian yang ditetapkan dalam resume penilaian yang berisi nilai harga ganti kerugian yang ditetapkan secara sepihak. Hal tersebut tidak pernah dibahas bersama dan tidaklah dapat dijadikan dasar pemberian ganti kerugian karena tidak pernah melalui proses musyawarah sebagaimana mestinya.

LBH Banda Aceh menilai bahwa salah satu bagian penting dalam proses penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian adalah musyawarah atau proses komunikasi dialogis. Tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan pihak/instansi pemerintah yang memerlukan tanah, maka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akan sulit terealisasi.

“Makna musyawarah adalah untuk menyetujui bentuk dan/atau besaran ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh penilai yang diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,” sebutnya.

Di bagian ujung rilisnya, LBH Banda Aceh menyebutkan, penting untuk dipahami bahwa pembangunan harus tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan hak warga negara. Jangan sampai dengan dalih pembangunan, terjadi pengurangan dan/atau pengabaian terhadap hak warga negara; salah satunya hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan informasi yang jujur dan terbuka.

“Selain itu, warga negara juga tidak seharusnya dijadikan dan dikondisikan hanya sekedar menjadi objek dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, termasuk pembangunan ruas jalan tol,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu perwakilan warga yang tanahnya masuk kawasan pembangunan tol Aceh, ruas Banda Aceh- Sigli, mengadu ke DPRA karena harga tanah mereka akan dibayar hanya Rp12 ribu per meter. Besaran nilai tersebut sangat murah dan tidak layak.

Dikutip dari Serambi Indonesia, Kepala BPJT, Heri TZ dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, Kepala BPJN I Aceh, Ahmad Subki, Kepala Divisi Tol PT Hutama Karya, Fajar Wanto, serta pejabat terkait lainnya di sebuah kafe di Aceh Besar, Sabtu (4/8), mengatakan bahwa pelaksanaan proyek jalan tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 74,2 Kilometer dipastikan tetap berlanjut.

Kepada Bupati, Heri juga memastikan bahwa tanah masyarakat 9 kecamatan di Aceh Besar dan satu kecamatan di Pidie, yang terkena jalur ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh akan dibayarkan tahun 2018. “Bupati Aceh Besar dan masyarakat tidak perlu khawatir, karena tanahnya akan dibayarkan tahun ini,” jelasnya.

Editor: Muhajir Juli