Ekonom Ingatkan Pemerintah Aceh Optimalkan Penggunaan DOKA

Dr. Amri, SE. M.Si

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ditangkapnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dan dua orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, dinilai telah mencoreng nama baik Aceh di mata publik nasional.

Pasalnya, Aceh sebagai provinsi yang sedang menggalakkan penerapan syariat Islam, juga juga sedang gencar-gancarnya mengampanyekan tagline “hana fee” yang diusung pasangan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakilnya Nova Iriansyah.

“Ini adalah tragedi yang tidak boleh lagi terulang di tahun anggaran 2019. Memalukan,” kata Pengamat Ekonomi Aceh, Dr. Amri, kepada aceHTrend, Minggu (7/10/2018).

Amri menyarankan, tahun depan Pemerintah Aceh harus memaksimalkan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh dengan mengindahkan prinsip-prinsip good governance, jika tidak maka tragedi yang sama akan terulang di 2019.

Karena, kata Amri, lebih dari 50 persen dari total APBA berasal dari dana transfer (Dana Otonomi Khusus Aaceh). Seperti APBA 2018, dari total Rp15,2 triliun terdapat Rp8,1 triliun dari dana DOKA. Maka sudah saatnya Pemerintah Aceh menata ulang pemanfaatan APBA 2019, khususnya dana DOKA yang menjadi sebab ditangkapnya Irwandi Yusuf bersama tiga orang lainnya.

Untuk diketahui, kata Amri, sampai saat ini Aceh masih menduduki urutan pertama tingkat kemiskinan dan pengangguran se-Sumatera. Kenapa ini terjadi, karena APBA di Aceh selama ini masih banyak tidak dioptimalkan untuk menggenjot pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Amri mengatakan, cukup mudah untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat Aceh, pertama kesejahteraan di bidang ekonomi, kedua di bidang pendidikan, dan ketiga di bidang kesehatan. Namun hal itu masih jauh panggang dari api.

Maka sinergisitas dan koordinasi antarsatuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) dalam perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting) sangat penting. Sebab mulai dari penyusunan program dan kegiatan setiap SKPA memerlukan ketelitian dan sinergisitas yang bagus.

Selain itu, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif juga harus dijaga. Supaya planing dan budgeting DOKA 2019 tepat sasaran dan mengikuti RPJMA.

Sebab, katanya, jika proses perencanaan tidak jelas, maka budgeting juga kurang tepat, akibatnya akan muncul simpang siur informasi (asimetry information) sehingga timbul manajemen transaksional (transactional management).

“Maka disitulah terjadinya OTT KPK,” tutur Amri yang juga dosen senior di Fakultas Ekonomi Unsyiah itu.

Amri berharap, tahun depan Pemerintah Aceh dapat kembali menata target penggunaan anggaran yang tepat agar kasus Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf tidak terulang lagi di Serambi Mekkah.

“Semoga di sisa DOKA yang ada, Pemerintah Aceh mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga dapat menyejahterakan rakyat Aceh seperti tujuan diberikannya dana DOKA untuk Aceh,” harap Amri yang baru-baru ini mendapat sertifikasi perencanaan pembangunan dan penganggaran uang negara di Level nasional dan internasional di Tokyo, Jepang.[]