DPRA Akan Telusuri Dalang di balik Penerbitan Izin PT EMM

Abdullah Saleh (Foto: aceHTrend/Taufan Mustafa)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Komisi I DPRA akan menelusuri kemungkinan ada keterlibatan pihak lokal atau dalang menyangkut rekomendasi izin tambang emas PT EMM di Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelusuran itu nanti akan dibuka secara transparan ke publik untuk mengetahui siapa saja pejabat yang terlibat.

“Soal kepemilikan saham pejabat pada usaha tambang tersebut itu masih ditelusuri, paling keterlibatan pejabat dalam bentuk fee, ataupun gratifikasi, karena pejabat kita sangat mudah terkecoh dengan hal seperti ini,” kata Anggota Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, saat ditemui aceHTrend di ruang rapat komisi I, Senin (8/10/2018).

Abdullah Saleh mengaku, dia mengetahui eksplorasi tambang emas di Beutong dari survei tahun 2007 yang dilakukan oleh perusahaan milik Surya Paloh, namum tidak dilakukan upaya pencegahan lantaran hanya bersifat survei potensi.

“Tahun 2007 saya sudah mengetahui ada survei potensi tambang di kawasan Beutong Nagan Raya, tapi waktu itu tidak dikakukan reakasi apapun karena prinsipnya survei tidak bisa dihalangi, kan itu hanya melihat isi kandungan alam, layak tidaknya untuk dieksploitasi itu akan ada kajian lagi,” katanya.

Menurutnya, yang muncul waktu itu nama Surya Paloh, melalui Perusahaan Media Grup, kemudian bagaimana hasil survei ini jatuh kepada pihak asing ini perlu dilakukan kajian untuk mengetahui hubungan Media Grup dengan PT EMM ini, apakah Surya Paloh juga ikut terlibat dengan perusahaan asing, ini akan ditelusuri lebih lanjut.

“Kita melihat persoalannya kompleks, awalnya hanya survei, lalu keluar izin produksi dari BKPMA, lalu lokasinya bermasalah lagi karena masuk ke dalam pemukiman masyarakat di kilometer 7 dan 8,” katanya.

Baca berita terkait :

Proses perizinan tidak ada koordinasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat, informasi yang didapat dari kabupaten, mereka juga tidak memberikan izin, kabupaten hanya melakukan uji amdalnya.

“Tapi lokasi yang diberikan waktu itu hanya 3620 hektar, hari ini lokasi PT EMM seluas 10 ribu hektar, kita juga akan telusuri sejauh mana keterlibatan pemerintah Kabupaten,” kata Abdullah Saleh.

DPRA Akan Telusuri Seluruh Perusahaan Tambang di Aceh

Ia menambahkan, setelah selesai masalah PT EMM, DPRA melakukan penelusuran terhadap beberapa perusahaan tambang emas lainnya di Aceh seperti PT Miwah di Gunung Peut Sagoe Geumpang Pidie dan di Gayo Lues juga sudah dijajaki.

“Saya sesalkan sikap pemerintah Aceh, terutama gubernurnya, seharusnya menjaga wilayah, kalaupun ada konspirasi antara pihak kabupaten dengan investor, maka harus dikawal, kalau pemerintah tidak ber hati-hati, maka sangat mudah tergelincir dengan konspirasi tersebut, Gubernur Aceh juga akan kita ajak bersama sama untuk menghadang pencaplokan kewenangan Aceh, karena ditakutkan hal ini akan memicu konflik baru nantinya,” katanya.

Untuk langkah hukum atas pencaplokan kewenangan tersebut, komisi I akan berkoordinasi dengan komisi II dan III DPRA, lalu akan membentuk pansus untuk mempelajari secara detail, dan mengecek kelapangan, dalam rangka mencari dokumen, untuk disikapi bersama menjadi sikap DPRA, termasuk misalnya mendesak presiden untuk memerintahkan badan terkait untuk mencabut izin tambangnya, dan hal itu dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan.

“Persoalan tambang di Beutong, bukan hanya persoalan masyarakat Beutong saja, juga bukan persoalan saya sebagai putra daerah, tapi jauh lebih penting lagi menyangkut kewenangan Aceh, kalau dibiarkan, pemerintah pusat akan mencaplok seluruh potensi tambang yang ada di Aceh, ini baru di Beutong Ateuh, bisa saja nanti akan bergerak ke daerah lain di Aceh,” katanya.

Izin PT EMM dari BKPMA

Menurutnya, izin produksi PT EMM ini didapat dari Badan Kordinasi Penanaman Modal Asing (BKPMA) pusat, perusahaan EMM ini juga konsorsium dari Penanam Modal Asing (PMA), pemberian izin ini sudah mencaplok kewenangan Aceh, padahal menurut MoU Helsingky dan diturunkan ke UUPA, kemudian diatur lebih lanjut didalam PP No 3 Tahun 2013 tentang kewenangan Aceh yang bersifat nasional, justru kewenangan terkait pertambangan ini tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi kewenamgan pemerintah Aceh.

“Aceh punya wewenang mengurus semua sektor, selain enam sektor yang dibatasi pusat seperti, yustisia, agama, keamanan, pertahanan, politik hubungan luar negeri dan fiskal moneter,” jelasnya.

Ia melanjutkan, sektor pertambangan sepenuhnya menjadi kewenangan Aceh, kewenangan bersifat nasional itu meliputi lokasi antar provinsi, dengan demikian penerbitan izin ini menyalahi wewenang, karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang.[]

Editor : Irwan Saputra