KPK Minta PN Jaksel Undur Sidang Praperadilan Irwandi Yusuf

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersenyum usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/7). Irwandi Yusuf kembali diperiksa terkait penerimaan suap dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh tahun 2018.@merdeka.com

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengundurkan sidang praperadilan yang dimohonkan oleh Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.

Juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (9/10/2018) menyampaikan KPK telah menerima surat dari PN Jakarta Selatan tentang praperadilan dengan pemohon Irwandi Yusuf dengan jadwal sidang Selasa 9 Oktober 2018.

“Hal itu karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama 7 hari, yaitu pada 16 Oktober 2018,” kata Febri Diansyah.

Febri menyampaikan pihaknya sudah membaca permohonan praperadilan tersebut, yang menguraikan bahwa tersangka telah menjadi gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang.

Tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22%, mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh.

Dalam surat praperadilan itu, kata Febri, pertemuan tersangka dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari Aceh marathon bertaraf internasional. Disebut juga tersangka menyarankan agar Steffy membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp13 miliar. selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelum ada pencairan dana pemerintah, maka IY menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Steffy Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp1 Milyar, disebutkan juga tentang pelaporan gratifikasi pada KPK yang dilakukan oleh Pemohon sejumlah Rp39 juta.

“Pemohon juga membantah OTT yang dilakukan KPK, dan seterusnya, pada pokoknya pemohon meminta penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah,” kata Febri.

Febri menjelaskan KPK menghargai hal itu sebagai jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka. Namun jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut. Dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif.

“Namun, dalam pembacaan awal ini, kami memandang tersangka banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung, dan lebih banyak menguraikan pokok perkara, yang semestinya tidak menjadi domain dari sidang praperadilan,” jelas Febri.[]

KOMENTAR FACEBOOK